Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Kota Bontang Asdar Ibrahim menyebut, penertiban difokuskan di tiga ruas jalan, yakni Jalan KS Tubun, Sam Ratulangi, dan IR H Juanda.

Menurutnya, selama ini para PKL kerap memanfaatkan trotoar, drainase, hingga bahu jalan sebagai lapak. Kondisi tersebut sering kali memicu kemacetan.

“Sebanyak 84 pedagang sudah kami sosialisasikan sejak lama. Bahkan mereka juga telah menerima surat peringatan hingga tahap tiga. Besok, tim gabungan akan turun langsung,” jelasnya.

Selain pedagang, pemilik lahan yang menyewakan area depan bangunan untuk dijadikan lapak juga sudah dipanggil. Pasalnya, penyewaan lahan di atas trotoar jelas menyalahi aturan.

Aturan tersebut tertuang dalam Perda No. 07 Tahun 2012 yang melarang PKL berjualan di badan dan bahu jalan, serta Perda No. 3 Tahun 2020 yang menegaskan larangan menaruh lapak di jalan atau trotoar tanpa izin.

“Besok ada tiga tim yang diturunkan untuk melakukan penertiban. Fokusnya pada pedagang yang masih melanggar aturan,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, telah meminta agar rencana penertiban dimatangkan. Ia menekankan perlunya langkah persuasif guna menghindari gesekan antara aparat dan masyarakat.

Dalam rapat lintas OPD yang digelar di lantai empat Pasar Taman Rawa Indah, Senin (11/8/2025), terungkap bahwa keberadaan PKL telah lama menyalahi aturan. Selain menimbulkan kemacetan, sebagian besar pedagang disebut berasal dari luar Bontang.

Meski surat peringatan sudah dikeluarkan hingga SP 3, banyak pedagang tetap kembali berjualan. Karena itu, Agus Haris menekankan pentingnya pengecekan aspek sosial sebelum penindakan.

Ia juga memberi kelonggaran waktu hingga sembilan hari agar pedagang bisa membereskan barang dagangannya. “Targetnya, setelah 17 Agustus, masalah ini sudah bisa selesai,” pungkasnya.(Dwi Kurniawan Nugroho)

Artikel Besok, PKL di Sekitar Pasar Rawa Indah Kembali Ditertibkan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal ini disampaikan AH saat memimpin rapat bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lantai 4 Pasar Thamrin, Senin (11/08/2025).

Di dalam rapat terungkap, aktivitas perdagangan mereka telah melanggar. Banyak dari mereka berdagang di pinggir jalan dan menyebabkan penyempitan jalan hingga sering terjadi kemacetan. Ditambah kebanyakan dari mereka merupakan pedagang luar Bontang.

Sebelumnya pemerintah telah berupaya secara persuasif hingga memberikan surat peringatan (SP) 3, namun para pedagang tetap kembali berjualan.

AH mengatakan meski sudah diberikan SP 3 ke para pedagang, ia tidak ingin para pedagang langsung diberikan penindakan.

Ia meminta untuk OPD teknis untuk melakukan pengecekan ulang dari sisi aspek sosial. Serta memberikan waktu untuk menyimpun barang dagangannya maksimal 9 hari.

“Setelah 17 Agustus sudah bisa selesai masalah ini,” ungkapnya.

Nantinya mereka diarahkan untuk menggunakan dan memaksimalkan penggunaan pasar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Asdar Ibrahim, menuturkan pihaknya akan memanggil kembali para pedagang tersebut beserta Dinas terkait lainnya Selasa (12/08/2025).

“Sekalian kami akan panggil RT dan pemilik lahan yang menyewakan lahan ke mereka. Agar semua jelas mendengar aturannya,” ujarnya. (Dwi Kurniawan Nugroho)

Artikel Wakil Wali Kota Bontang Minta Penertiban 84 PKL di Sekitar Pasar Tamrin Dilakukan Persuasif pertama kali tampil pada Bontang Post .

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang Alfrita Junain Sande menuturkan, hal tersebut telah menjadi temuan sejak 2021 lalu.

Tercatat, dari 1.370 kios yang disewa, ada sekitar 864 kios di Pasar Tamrin yang tidak aktif digunakan untuk berjualan. Sementara yang aktif sebanyak 506 kios.

“Jadi kami coba memperingatkan para pedagang untuk mengisi lapaknya. Saat ini masih kami upayakan agar pedagang dapat menghuni lapaknya masing-masing,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, dalam aturan 20/2012 disebutkan petak pedagang ialah pinjam pakai dan akan ditarik oleh pemerintah apabila ada jual beli petak, disewakan, ataupun pemiliknya meninggal dunia.

“Termasuk jika tidak membayar sewa selama 3 bulan berturut dan tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Itu akan ditarik. Jadi kami coba kerjakan secara bertahap,” ungkap dia.

Pasca temuan BPK, pihaknya melakukan pendataan ulang. Pedagang yang benar-benar tidak aktif diberikan surat teguran hingga tiga kali. Adapun sebenarnya, tahun lalu pihaknya akan melakukan pengundian ulang.

“Tetapi saat itu bertepatan dengan momentum pemilihan umum sehingga ditunda untuk menjaga kondusivitas,” pungkasnya. (*) 

Artikel Kios Kosong hingga Diperjualbelikan di Pasar Tamrin Jadi Temuan BPK pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dikatakan Plt Kepala DKUMPP Alfrita Junain Sande, sejatinya pihaknya telah mengeluarkan surat teguran kepada pemilik kios. Hal itu terkait dengan pengisian lapak. Bahkan, pihaknya telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali.

Surat teguran, kata dia, diberikan kepada orang yang terdaftar menyewa kios. Sementara saat ini, banyak kios yang tidak dihuni oleh pemiliknya melainkan oleh pedagang lain. Bahkan terdapat jual beli kios dan sewa antarpedagang.

“Sebelumnya sudah kami surati, tetapi tidak ada respons,” katanya.

Adapun ia mengakui telah berkomunikasi dengan para pedagang yang sebelumnya sempat melakukan aksi protes. “Sekarang sudah aman, kami sudah komunikasikan,” sebut dia.

Sebelumnya, sebuah video live tersebar di media sosial facebook. Video tersebut memperlihatkan para pedagang yang protes karena barang-barang di dalam kios yang dikeluarkan oleh pihak UPT pasar.

Para pedagang pun menyayangkan tindakan UPT pasar. Lantaran barang-barang pedagang langsung diangkut ke luar dari kios begitu saja. (*) 

Artikel Soal Disegelnya Kios Pasar Tamrin, Pemkot Sebut Sudah Terbitkan Surat Teguran pertama kali tampil pada Bontang Post .

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Bontang Alfrita Junain Sande menuturkan, teguran tertulis telah dilakukan. Saat ini, pihaknya melakukan pengarahan secara persuasif, bersama pihak terkait lain.

“Pedagang yang tidak memiliki tempat di luar, kami arahkan untuk masuk dan mengisi lapak yang telah ditentukan oleh petugas,” tuturnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024)

Ia mengungkapkan, penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Memuat mengenai larangan berjualan di badan jalan atau trotoar.

Meski begitu, ia tidak menyebut secara rinci jumlah pedagang yang diberi pengarahan. Namun penertiban menyasar di ruas Jalan KS Tubun dan Jalan Ir H Juanda.

“Informasinya para pedagang sudah masuk ke dalam pasar dan menggeser lapak yang tadinya berada di atas trotoar,” tandasnya. (*)

Artikel Berjualan di Atas Trotoar, Pedagang di Sekitar Pasar Rawa Indah Ditertibkan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala UPT Pasar Kota Bontang Nurfaidah mengatakan, ada tim yang akan dibentuk. Pihaknya pun masih menggodok SK terkait pembenahan tersebut.

“Nanti kolaborasi dengan dinas terkait. Seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga pihak kelurahan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pedagang yang membuat lapak sementara di luar area pasar akan diarahkan untuk masuk. Lantaran menurutnya, kebanyakan dari pedagang yang berjualan di luar memiliki lapak di dalam pasar.

“Nanti akan ditata, jadi ya harus ditertibkan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, pihaknya menargetkan kegiatan dilakukan pada September atau Oktober mendatang.

“Setelah anggaran perubahan dan SK rampung,” sambungnya.

Adapun disebutkannya, selama ini banyak pedagang di dalam pasar yang turut memprotes pedagang yang berjualan di luar.

Pihaknya pun tengah mengupayakan penataan lapak di dalam pasar, agar dapat berjualan sesuai dengan kategorinya masing-masing.

“Lapak pakaian, sayuran, ditata di areanya masing-masing,” pungkasnya. (*)

Artikel SK Digodok, Pedagang di Luar Pasar Tamrin Bakal Diminta Masuk pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu lantaran ada kelonggaran yang diberikan oleh UPT Pasar.

“Sebelumnya kami sudah bahas bersama pedagang, termasuk para supplier yang berjualan menggunakan mobil pikap,” jelas Kepala UPT Pasar Nurfaidah.

Ia mengungkapkan, sekitar 11 mobil yang berjualan di area tersebut. Sembilan pedagang di antaranya turut menyepakati waktu berjualan.

“Boleh berjualan mulai pukul 03.00 sampai 07.00. Tapi masih diberi spare satu jam untuk membereskan dagangannya,” ungkap dia.

Adapun persoalan pedagang yang berjualan di area parkir sebenarnya cukup dilematis.

Sejatinya, pengemper yang berjualan di area parkir memiliki lapak di dalam gedung pasar.

“Saya kira ada yang memprovokasi,” sambung dia.

Oleh karena itu, penataan pasar tetap akan dilakukan bertahap. Pihaknya bakal mencari solusi terkait persoalan pasar.

“Enggak mungkin dilakukan sekaligus. Pelan-pelan lah menatanya,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bontang Basri Rase menyerahkan hal tersebut kepada pihak terkait.

Pada prinsipnya, kata dia, seluruh pasar di Bontang memang harus ditata dengan baik.

Khusus di Pasar Tamrin, nantinya pasar basah bakal dipisahkan. Mengingat saat ini lokasinya pun kurang representatif.

“Termasuk nanti ada rumah potong unggas (RPU). Mau dibuat perencanaannya,” pungkasnya. (*) 

Artikel Dilema Penataan Lapak Pasar Tamrin, Pedagang Emperan di Pinggir Jalan Boleh Jualan di Area Parkir pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Ketika lift barang sudah rampung sepenuhnya dan dapat dioperasikan, pasti lapak pedagang akan ditata,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penataan nantinya menyesuaikan konsep yang ada. Lantai satu dan dua ditujukan untuk para pedagang sembako dan bahan pokok. Sementara lantai tiga digunakan untuk pedagang pakaian.

“Lift barang sudah ada dua. Jadi enggak ada lagi alasan sulit mengangkat dan menaikkan barang,” jelas dia.

Ia menyebut, penataan menyasar lapak-lapak yang berada di pinggir jalan, termasuk lapak di Jalan KS Tubun. “Nanti pedagang yang di pinggir jalan masuk semua. Makanya perlu penertiban lagi,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal bekerja sama dengan instansi terkait dalam penertibannya. Meski demikian, ia belum menetapkan secara khusus waktu pemindahan para pedagang, sebab menunggu kesiapan sarana pendukung yang ada.

Saat ini, lanjutnya, pendataan jumlah lapak telah dilakukan oleh UPT Pasar. “Tergantung lapak yang ada, sehingga pedagang bisa kembali masuk ke area pasar,” pungkasnya. (*)

Artikel Penataan Lapak Pedagang di Luar Pasar Taman Rawa Indah Menunggu Kesiapan Lift Barang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal itu diungkapkan langsung Kepala UPT Pasar Andi Parenrengi. Kata dia, mayoritas pedagang berasal dari pedagang Telihan dan pedagang Kilo 18 yang tidak memiliki lapak di Pasar Rawa Indah.

“Itu sebabnya mereka berjualan di pinggir jalan. Karena enggak punya lapak,” ucapnya, Jumat (6/10/2023).

Kata dia, wacana penertiban pedagang emperan dan PKL yang berjualan di bahu jalan dilakukan lantaran adanya keluhan dari pedagang Pasar Rawa Indah.

Sebab, ativitas pedagang emperan dan PKL dinilai berimbas pada menurunnya pendapatan pedagang Pasar Rawa Indah karena sepi pembeli.

“Kami sudah rapatkan dengan instansi terkait. Kemungkinan SK-nya terbit pekan depan,” sambungnya.

Disinggung mengenai solusi, Andi bilang pihaknya tidak memiliki opsi solusi bagi pedagang emperan dan PKL. Hanya saja, pihaknya mempersilakan pedagang emperan dan PKL menempati lapak di pasar jika masih ada yang tersisa.

Namun, bilang Andi opsi penyediaan lapak bagi pedagang emperan bisa terealisasi usai pihaknya melakukan penataan ulang pasar dan pengerjaan lift rampung.

“Kalau mereka punya lapak ya silakan kembali ke lapak yang dimiliki. Kalau tidak punya ya kami minta jangan jualan di pinggir jalan. Kalau masih ada lapak kosong yang sisa boleh saja menempatinya,” tuturnya. (*) 

Artikel Pedagang Emperan Depan Pasar Rawa Indah Menjamur, Ini Kata UPT Pasar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kasubag TU UPT Pasar Taman Rawa Indah Muhammad Kamil mengatakan bahwa pengerjaan lift barang hanya ditenggat lima bulan saja. Artinya, pada November mendatang pengerjaan lift harus selesai.

Seperti diketahui, dua buah lift barang tersebut dianggarkan melalui APBD murni dengan total anggaran Rp 3,7 miliar. Masing-masing akan dipasang di sisi selatan dan barat gedung pasar Tamrin.

“Kan baru dikerjakan bulan kemarin. Progresnya pun saat ini termasuk cepat,” ujarnya, Jumat (14/7/2023).

Sejauh ini, kata Kamil tidak ada kendala berarti dalam pembangunan lift barang tersebut. Namun, ada satu kendala yang ditemui di lapangan. Yakni saat pemasangan tiang pancang.

Saat itu, alat yang digunakan sulit menembus dasar tanah. Lantaran landasan yang dibangun untuk tiang pancang memiliki ketebalan yang berlapis. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk menggali lubang tiang pancang.

“Lift yang dibelakang susah digali. Makanya makan waktu agak lama. Karena di situ bekas pancang pasar lama. Kalau lift yang di depan itu cepat saja,” serunya.

Kendati ditargetkan rampung pada November, Kamil optimis pembangunan lift paling cepat selesai dalam waktu tiga bulan. Yakni September.

“Semoga enggak ada kendala. Jadi bisa selesai secepatnya,” tutupnya. (*) 

Artikel Progres Pengerjaan Lift Pasar Tamrin Baru 10 Persen, November Ditarget Rampung pertama kali tampil pada Bontang Post .