Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan efisiensi tidak lagi bisa ditawar dalam penyusunan RAPBD 2027. Sejumlah pos belanja pendukung, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat hingga jasa konsultansi, diminta ditekan agar anggaran lebih banyak mengalir ke kebutuhan prioritas.

Kebijakan tersebut disampaikan Neni dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

“Karena ruang fiskal lebih terbatas, maka belanja pendukung harus dibatasi agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada pelayanan dan prioritas utama,” kata Neni.

Daftar belanja yang menjadi sasaran efisiensi cukup panjang. Di antaranya alat tulis kantor dan barang pakai habis, percetakan serta suvenir, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, seminar, kajian dan analisis, jasa konsultansi, honor kegiatan, jasa profesi, pendidikan dan pelatihan, hingga bimbingan teknis.

Pengadaan peralatan dan mesin pendukung, lisensi aplikasi, pemeliharaan, serta perawatan juga diminta disusun lebih selektif. Namun, Neni menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh belanja dipukul rata.

OPD tetap harus melihat kebutuhan nyata, tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. Belanja yang tidak memiliki hubungan kuat dengan pelayanan atau pencapaian target kinerja dapat dikurangi, disederhanakan, atau ditunda.

Neni juga mengingatkan OPD agar tidak lagi menjadikan besaran anggaran tahun sebelumnya sebagai patokan otomatis. Penyusunan kebutuhan harus mengacu pada realisasi belanja dan kebutuhan riil.

Pesan serupa berlaku untuk pemeliharaan kendaraan serta bahan bakar minyak. Anggaran harus disesuaikan dengan intensitas pelayanan, bukan berdasarkan penggunaan perseorangan.

Di sisi lain, kendaraan yang menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat tetap mendapat perhatian. Ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan kebencanaan, kendaraan ketertiban dan pelayanan lapangan, hingga truk pengangkut sampah tetap harus didukung sesuai kebutuhan pelayanan.

Neni menyebut pola tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar APBD Bontang tetap mampu membiayai pelayanan publik di tengah kondisi fiskal yang lebih ketat.

“Efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan, melainkan sebagai penajaman terhadap pembangunan yang benar-benar memiliki manfaat dan urgensi bagi masyarakat,” pungkasnya. (ak)

Artikel RAPBD Bontang 2027 Masuk Mode Hemat, Neni Pangkas Seremonial hingga Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Sumatera di Batam, Minggu (21/9/2025). Tito menegaskan, izin perjalanan hanya diberikan jika kondisi daerah dinilai aman dan terkendali.

Sebelumnya, larangan ini diterapkan karena meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Tito meminta kepala daerah tetap berada di daerahnya untuk mengantisipasi potensi krisis politik maupun keamanan.

“Larangan itu hanya ditunda karena situasi saat itu tidak kondusif. Sekarang, kalau daerah diyakini aman, perjalanan ke luar negeri bisa diizinkan,” ujar Tito.

Selain perjalanan dinas, Mendagri juga membuka peluang izin ke luar negeri untuk keperluan medis. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irawan, menambahkan bahwa izin akan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban, hingga kondisi fiskal daerah.

Tito juga mengingatkan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing saat terjadi gejolak sosial.

“Instruksi ini bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. Kepala daerah tidak bisa abai ketika warganya menghadapi situasi sulit,” tegasnya.

Dengan aturan baru ini, kepala daerah dan ASN kembali memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan internasional, namun tetap dengan syarat ketat demi menjaga stabilitas di dalam negeri. (KP)

Artikel Larangan Dicabut, Kepala Daerah dan ASN Kini Boleh ke Luar Negeri Jika Kondisi Aman pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Edy Suharto, menyebut sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama pengawasan.

“Kami melakukan evaluasi agar perencanaan dan penganggaran bisa benar-benar efektif dan efisien,” ujarnya saat menjadi pembicara di forum mutu jalan investasi jangka panjang, Jumat (19/9/2025).

Edy menyoroti praktik anggaran pembangunan jalan yang justru lebih banyak habis untuk rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi.

Dari hasil evaluasi, BPKP memberi catatan perbaikan kepada kepala daerah, mulai revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga penggeseran pos belanja agar lebih tepat sasaran.

Ia juga mendorong Inspektorat Wilayah Kaltim untuk lebih aktif mengawasi proyek pembangunan sejak awal hingga rampung.

“Ada probity audit atau audit kejujuran. Inspektorat bisa turun langsung ke lapangan saat pelaksanaan pembangunan, tanpa dibatasi,” tegasnya.

Menurut Edy, pengawasan intern sangat penting untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol internal.

Dengan begitu, daerah dapat menjamin capaian program prioritas sekaligus mendukung program unggulan presiden.

“Apalagi pembangunan infrastruktur menyerap anggaran besar. Kalau tata kelola ditaati, tujuan pembangunan bisa tercapai dan memberi dampak nyata ke berbagai sektor,” pungkasnya. (KP)

Artikel BPKP Kaltim Warning Pemda; Anggaran Pembangunan Jalan Terkuras untuk Rapat dan Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diminta membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion. Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga akan dikurangi sebesar 50 persen.

“Bukan pemangkasan, melainkan efisiensi. Tetapi tidak untuk semua kegiatan. Ada yang harus dikurangi seperti alokasi perjalanan dinas. Begitupun yang lainnya disesuaikan,” sebut Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati.

Meski begitu, program-program prioritas yang ada akan tetap dilaksanakan. “Dalam inpres sudah dijelaskan efisiensi itu berlaku untuk poin-poin apa saja. Jadi kami menyesuaikan,” ujar dia.

Disinggung mengenai pengaruhnya terhadap besaran anggaran daerah, ia menyebut masih menunggu arahan lanjutan. Terlebih terkait teknisnya.

“Belum ada petunjuk lebih lanjut. Kami masih menunggu instruksi selanjutnya seperti apa. Namun pada prinsipnya, kami mengikuti sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (*)

Artikel Pemkot Bontang Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran, Batasi Kegiatan Seremonial hingga  Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam klarifikasinya, Kepala Bapenda Bontang Rafidah mengatakan bahwa anggaran perjalanan dinas yang tercantum dalam Sirup tidak semuanya tercatat sebagai perjalanan dinas bagi pejabat maupun staf Bapenda. Melainkan hanya sebagian saja. Berikut rincian penganggaran Rp 2,7 miliar;

Pertama, biaya kontribusi rutin Rp 112.500.000. Kemudian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rutin yang terbagi menjadi dua kegiatan. Adapun SPPD rutin dalam daerah dianggarkan Rp 326.850.000 sedangkan SPPD rutin luar daerah dianggarkan Rp 278.523.000.

Kegiatan ketiga ialah SPPD kegiatan yang terbagi dalam dua kegiatan pula. Yakni SPPD kegiatan dalam daerah senilai Rp 459.526.000 dan SPPD kegiatan luar daerah Rp 442.068.000. Jika ditotal, semua kegiatan SPPD Bapenda mencapai Rp 1.506.967.000.

Sementara kegiatan keempat ialah SPPD narasumber yang dianggarkan Rp 83.516.000, lalu untuk transportasi dalam kota (sosialisasi) Bapenda menganggarkan Rp 58.150.000.

Selanjutnya, transportasi validasi PBB-P2 Bontang Selatan dianggarkan Rp 940.150.000 dan yang terakhir ialah paket meeting dalam kota meliputi sosialisasi walet, penerapan sanksi, dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) senilai Rp 191.800.000. Jika seluruh kegiatan yang telah dirincikan tersebut dijumlahkan, maka alokasi anggaran perjalanan dinas senilai Rp 2.809.567.000.

Baca juga; Di Tengah Sorotan PAD; Bapenda Bontang Anggarkan Rp 2,7 Miliar untuk Perjalanan Dinas

Baca juga; Anggaran Perjalanan Dinas Bapenda Bontang Rp 2,7 Miliar, Harus Ada Laporan ke Publik

“Kalau di Sirup itu memang tertera Rp 2,7 miliar untuk perjalanan dinas. Sebenarnya tidak semua yang kami anggarkan untuk perjalanan dinas. Hanya sebagian saja,” ucapnya di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (13/7/2023).

Bila ditelisik lebih jeli, dari beberapa rincian kegiatan tersebut, anggaran terbesar berada di transportasi validasi PBB-P2 Bontang Selatan yang dianggarkan Rp 940.150.000. Disinggung mengenai rincian kegiatan yang menelan anggaran Rp 940 juta itu, Rafidah membeberkan bahwa dana tersebut untuk membayar honor transportasi surveyor yang akan mendata wajib pajak se-Kota Bontang, Baik yang berada di Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, juga Bontng Barat.

Dibeberkan Rafidah, rencananya Bapenda akan merekrut surveyor yang terlibat sebagai anggota karang taruna kelurahan di Bontang. Kemudian, surveyor tersebut bertugas mendata wajib pajak untuk melakukan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Kami mau melakukan pemutakhiran data. Nah, karena itu kami butuh validasi data. Surveyor itulah yang akan turun langsung ke lapangan untuk validasi. Sedangkan wilayah terbanyak itu berada di Bontang Selatan. Karena ada 18 ribu wajib pajak,” bebernya.

Dikatakan Rafidah, honor transportasi setiap surveyor berbeda. Sebab, ditentukan dengan seberapa banyak wajib pajak yang berhasil divalidasi. Nilainya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Kata dia, nominal itu ditetapkan dengan mengacu pada Permendagri.

“Rp 940 juta itu khusus untuk transportasi saja. Dan nilai yang kami tetapkan sudah sesuai aturannya. Setiap surveyor kami bekali Surat Keputusan (SK) juga. Insyallah, kegiatan ini dilakukan dalam waktu dekat,” tandasnya.

Sebagai informasi, realisasi PBB P2 tahun lalu ialah Rp 54.467.277.421. (*)

Artikel Kepala Bapenda Klarifikasi Anggaran Perjalanan Dinas Rp 2,7 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Presiden kembali menekankan bahwa APBN harus dibelanjakan untuk pengembangan yang berdampak langsung pada masyarakat. ”Setiap rupiah uang rakyat harus dikembalikan betul kepada rakyat. Membiayai yang dirasakan rakyat, bukan proses,” tegasnya.

Jokowi melihat fenomena seperti itu terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya, kata dia, kegiatan penyuluhan pertanian di sebuah provinsi. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian di kabupaten.

Anggarannya Rp 1 miliar. Namun, Rp 734 juta digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. ”Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen dipakai untuk betul-betul pengembangan,” beber Jokowi.

Baca juga; Di Tengah Sorotan PAD; Bapenda Bontang Anggarkan Rp 2,7 Miliar untuk Perjalanan Dinas

Baca juga; Anggaran Perjalanan Dinas Bapenda Bontang Rp 2,7 Miliar, Harus Ada Laporan ke Publik

Kejadian semacam itu, kata presiden, tidak satu dua saja. Namun, ribuan agenda yang sudah dilakukan dengan skema demikian.

Untuk itu, kepala negara mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya.

Selain itu, anggaran belanja negara dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. ”Agar UMKM bisa naik kelas,” ujarnya.

Jokowi meminta agar kualitas belanja APBN maupun APBD dikawal sejak perencanaan. Kegiatannya harus terus dimonitor dan dievaluasi apakah tepat sasaran atau tidak. Dia meminta agar pembiayaan untuk birokrasi tidak lebih dari 25 persen.

”Fokus pada program unggulan, tidak usah juga banyak program,” katanya. (dee/lyn/c17/fal)

Artikel Jokowi Soroti Tingginya Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menurut Basri, Bimtek yang diselenggarakan di dalam ataupun luar kota dengan harapan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) diiringi dengan meningkatnya PAD sia-sia. Sebab capaian PAD dari retribusi maupun pajak daerah belum optimal dari target yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Basri saat pemaparan laporan rancangan pajak daerah dan retribusi daerah di Auditorium Tiga Dimensi, Kamis 22 Juni 2023.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang yang menjadi pihak terdepan untuk menggenjot PAD bukannya tanpa “amunisi”. Berdasarkan laman https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/kldi/D251, rencana anggaran bimtek Bapenda pada 2023 ini sebesar Rp 112,5 juta.

Belum lagi jika ditambah anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 2,7 lebih. Jumlah itu terdiri dari beberapa kegiatan. Terbesar akan dilakukan pada September 2023, dengan anggaran Rp 940.150.000.

Kendati demikian, kata Basri masih ada waktu untuk mengejar target retribusi daerah. Oleh sebab itu, ia menegaskan setiap OPD harus segera mencari inovasi dan peluang menggaet sektor objek retribusi baru sebelum akhir tahun.

Redaksi bontangpost.id mencoba mengkonfirmasi rincian perjalanan dinas tersebut dengan mendatangi kantor Bapenda di Jalan MH Thamrin. Namun, Kepala Bapenda Rafidah tak dapat ditemui lantaran tengah mengikuti Diklatpim II via daring.

“Belum bisa ditemui Bu Kaban-nya. Masih zoom. Biasanya selesainya sampai sore banget. Sedangkan kalau besok ada acara di Balikpapan,” ucap salah satu pegawai Bapenda saat ditemui di meja penerima tamu, Senin (26/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Dari total 15 jenis retribusi daerah yang dipaparkan per 21 Juni, beberapa di antaranya belum mencapai setengah dari target. Misalnya saja retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), layanan parkir di tepi jalan umum, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pelayanan tera ulang, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, KIR, dan retribusi pelayanan pasar.

Kemudian, dari 11 target pajak empat di antaranya belum mencapai setengah dari target. Yakni pajak reklame, pajak PBB P2, pajak hotel, dan pajak air tanah.

Sedangkan, tujuh target pajak lainnya sudah melebihi separuh dari yang ditargetkan tahun ini. Meliputi pajak BPHTB,pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, serta pajak sarang burung walet. Adapun, target pajak daerah 2023 ditetapkan Bapenda ialah RP 130 miliar. Sementara yang sudah terealisasi hingga 21 Juni sebesar Rp 101.901.900.509. (*)

Catatan Redaksi: Berita ini telah disunting. Anggaran Bimtek yang sebelumnya tertera Rp 250 juta, diubah menjadi Rp 112,5 juta. Mohon maaf atas kesalahan ini. 

Artikel Di Tengah Sorotan PAD; Bapenda Bontang Anggarkan Rp 2,7 Miliar untuk Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Itu karena 32 Pejabat Eselon II dan pejabat Administrasi Pemkot Bontang tengah mengikuti aktualisasi pelatihan revolusi mental di Surabaya pada 29 sampai 31 Mei.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tak hanya pejabat Eselon II yang terdiri dari Sekretaris Kota, Staf Ahli, dan Asisten Pemkot Bontang saja yang mengikuti kegiatan tersebut. Melainkan turut dihadiri oleh kepala instansi lain seperti Camat Bontang Barat, Camat Bontang Selatan, dan Camat Bontang Utara.

Kemudian Lurah Loktuan, Belimbing,  Guntung, Gunung Elai, Lurah Satimpo,  Api-Api, Berbas Pantai, Kanaan,  Berebas Tengah, Bontang Lestari, Bontang Kuala, dan Tanjung Laut.

Sedangkan Lurah Bontang Baru dan Gunung Telihan, dan Tanjung Laut Indah absen dalam kegiatan tersebut. Pun, perjalanan dinas tak hanya di Surabaya namun juga di Lamongan dan Demak.

Menanggapi hal itu, Najirah mengaku mulanya tidak mengetahui bahwa seluruh pejabat Eselon II termasuk camat dan lurah sedang ada kegiatan di luar kota.

“Kalau kegiatan revolusi mental itu saya baru tau kemarin. Itupun Kepala BKPSDM baru lapor karena saya telepon. Nah, kalau Camat dan lurah saya enggak tau kegiatan apa. Karena enggak ada lapor,” terangnya.

Kendati demikian, Najirah bilang tidak mempersoalkan hal itu. Sebab, dalam kegiatan tersebut terdapat Wali Kota Bontang Basri Rase yang mendampingi.

Pun, ia lebih senang menetap dan menjaga Kota Bontang. Meski, ia menyayangkan tidak ada laporan atau pemberitahuan soal kegiatan tersebut yang melibatkan seluruh pejabat tinggi pratama.

“Kalau saya jaga gawang saja. Terus siapa yang mau menjalankan roda pemerintahan kalau semua di luar daerah. Ya, walaupun sudah ada pak wali seharusnya kan laporan itu ada jenjang tahapannya,” ucapnya sembari bergurau. (*) 

Artikel Wawali Najirah Jaga Gawang, Kepala OPD, Camat, Lurah Serentak Perjalanan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami undang kerajaan yang ada di Sulsel ada sekitar 8. Kerajaan Buton juga kami undang menghadiri puncak perayaan Hari Jadi Bone ke-693,” kata Seksi Undangan Panitia HJB ke-693 Andi Irfandi dikutip dari detikSulsel, Senin (1/5/2023).

Irfandi mengatakan, kerajaan yang diundang yakni Addatuang Sidenreng Sidrap, Datu Suppa Pinrang, Datu Sawitto Pinrang, Sombayya Ri Gowa, Karaeng Bontoa Maros, Datu Luwu, Arung Maiwa Enrekang, Karaeng Galesong Takalar, dan Sanro Bone Takalar.

Selain itu, panitia juga mengundang Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota Bontang, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kota Baru, dan Bupati Nunukan. Mereka diundang karena memiliki darah Bone.

“Memang kami undang seluruh orang Bone yang menduduki jabatan pemerintahan melalui jalur Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB),” sebutnya.

Irfandi mengaku sejumlah undangan dari kalangan pejabat di luar Bone telah mengkonfirmasi hadir pada acara nanti. Mereka di antaranya, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang hingga Wali Kota Bontang Basri Rase.

“Saya tadi ditelepon sama protokol di Kaltara mengkonfirmasi untuk menanyakan jadwal acaranya. Wali kota Bontang juga sudah mengonfirmasi kehadirannya bersama dengan 100 orang rombongan,” terangnya.

Dia menuturkan, total 5.000 undangan yang disebar panitia HJB ke-693. Udangan tersebut sudah termasuk tokoh nasional yang berdarah Bone serta Menteri Pariwisata Sandiaga Uno.

“Tentu yang kami undang anggota DPR RI seperti Andi Rio Idris Padjalangi, dan Andi Akmal Pasluddin,” jelasnya.

19 Kapolda Dijadwalkan Hadir

Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Muhammad Fadil Imran juga diundang. Mantan Kapolda Metro Jaya itu diundang bersama 19 Kapolda.

Irfandi mengaku, jadwal Kabaharkam memang hampir bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42. Pemkab Bone pun masih menunggu kepastian Komjen Muhammad Fadil untuk hadir sekaligus meresmikan satgas keamanan desa.

“Kami masih menunggu kepastiannya, karena belum ada juga info pembatalannya. Apakah tepat di tanggal 6 Mei hadir, ataukah diundur di hari lain nanti agenda kegiatannya untuk peresmian satgas keamanan desa,” ungkapnya.

Rangkaian Acara Puncak Hari Jadi Bone

• 2-6 Mei Pameran Informasi Pembangunan dan Budaya, serta Pertunjukan Seni dan Pasar Kuliner di Terminal Petta Ponggawae.
• 4 Mei mallekke uwai dan massimang.
• 5 Mei pra mattompang arajang, karnaval budaya, dan silaturahmi akbar tokoh-tokoh nasional, pengusaha, dan pejabat yang berdarah Bone dari seluruh Indonesia.
• 6 Mei mattompang arajang, mattoana pabbanua di Taman Arung Palakka, dan puncak perayaan Hari Jadi Bone di Lapangan Merdeka. (detik.com)

Artikel Wali Kota Bontang Boyong 100 Orang ke Acara HUT Bone pertama kali tampil pada Bontang Post .

Basri bertandang ke dua negara itu dalam rangka perjalanan dinas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Bekerja sama dengan My Journey dalam program Perlindungan HKI untuk Penguatan Ekonomi Kreatif & Pengembangan Smart City.

“Program kunjungan ke luar negeri sebagai forum untuk menyuarakan, mempromosikan dan sekaligus melakukan kerja sama kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Eropa,” tertulis di laman apeksi.id.

Agenda kegiatan itu yakni, rapat dengan United Nation tentang Program World Intellectual Property Organization (WIPO) dan International Telecommunication Union (ITU). Tema yang diambil adalah “Peran Pemerintah terhadap HAKI & bagaimana pengembangan Smart City & Peningkatan Kapasitas yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota dalam pengembangan daerah mereka terkait dengan program-program di International Telecommunication Union (ITU).”

Rombongan juga akan berdiskusi dengan Asosiasi Indonesia Jenewa (bertemu investor dan mahasiswa atau mahasiswi Indonesia), dimana beberapa daerah dapat mempresentasikan potensi dari masing-masing daerah.

Selanjutnya, berkunjung ke Dubes Republik Indonesia di Bern, bersilaturahmi dan menyampaikan program. Terakhir, mengunjungi pabrik cokelat di Switzerland dan bertandang ke Jungfrau.

Kepada wartawan, Basri menyebut bahwa target lainnya adalah peningkatan sumber daya manusia. Mengingat saat ini semua serba digital.

“Sekaligus penguatan UMKM dan mencari investor,” terangnya. (*)

Artikel Wali Kota Basri ke Prancis dan Swiss untuk Promosikan Wisata Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .