Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan untuk tahun ini kuota pertalite yang didapatkan hanya 26.907 kiloliter.

“Khusus Pertalite ada penurunan kuota sebab tahun lalu mendapatkan 27.586 kiloliter,” kata Arif.

Artinya penurunan kuota sejumlah 679 kiloliter. Sementara untuk realisasi penggunaan Pertalite tahun lalu sebesar 24.045 kiloliter. Penggunaan terbanyak terjadi pada September dan Desember. Masing-masing 2.168 kiloliter.

Terkait dengan penurunan itu tidak hanya sebatas memandang jumlah kuota tetapi juga total kendaraan yang mengisi bahan di Bontang. Sementara kuota untuk BBM bersubsidi jenis Solar justru mengalami peningkatan. Tahun ini Bontang mendapatkan 18.751 kiloliter.

Adapun tahun lalu kuota yang diperoleh yakni 18.837 kiloliter. “Ada peningkatan kuota Solar dari tahun sebelumnya yaitu 86 kiloliter,” ucapnya.

Sejatinya kuota yang didapatkan di awal tahun lalu justru terjadi perubahan. Awalnya Pemkot Bontang mendapatkan kuota 21.372 kiloliter jenis Pertalite dan 28.393 kiloliter Solar.

Sebelumnya Pemkot Bontang mengusulkan kenaikan kuota Solar dan Pertalite di tahun ini. Pengajuan itu melalui surat dari Setkot dengan nomor B/500/2/1/864/PSDA/2024. Khusus untuk BBM jenis Pertalite, pemkot mengusulkan 96.768 kiloliter.

Sementara untuk BBM jenis solar kuota yang diajukan mencapai 62.681 kiloliter. Rinciannya untuk usaha pertanian 3.233, pelayanan umum 3.456, usaha perikanan 9.994, usaha mikro 8.162, dan transportasi 37.836 kiloliter. (ak)

Artikel Kuota Solar di Bontang Naik Tahun Ini, Jatah Pertalite Malah Turun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman pihaknya pun sudah bertemu petinggi BPH Migas pasca pengiriman surat permohonan. Hasilnya penambahan kuota masih harus bergantung hasil evaluasi di triwulan pertama.

“Mereka belum bisa memutuskan penambahan. Tetapi menunggu hasil evaluasi di akhir Maret mendatang,” kata Arif.

Jika hitungan kuota selama tiga bulan dirasa kurang maka solusi yang diambil ialah kebijakan subsidi. Utamanya dari daerah di Kaltim yang memiliki sisa lebih dari kuota yang diberikan.

“Harapannya dari Balikpapan yang kelihatannya surplus banyak bisa dialihkan ke sini (Bontang),” ucapnya.

Sebagai catatan di akhir tahun lalu antrean juga terjadi di sejumlah SPBU berdasarkan data BPH Migas. Namun kuotanya ternyata masih lebih dari alokasi yang diberikan. Meski tak menyebut angkanya. Selain itu BPH Migas masih melakukan sosialisasi terhadap langkah pengawasan penyaluran melalui aplikasi MyPertamina.

“Jadi itu langkah untuk pengawasannya. Kedepannya nanti pasti pakai itu,” tutur dia.

Diketahui kuota solar tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. berdasarkan informasi dari Pertamina kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 18 persen dari tahun lalu.

“Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter,” ungkapnya.

Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rustam akan berjuang keras agar kuota solar mendapat penambahan. Suara penambahan ini akan dibawa ke BPH Migas. Menurutnya langkah ini dipandang perlu. Sebab yang dikurangi ialah jatah solar. Bila itu pertalite masih ada opsi masyarakat untuk menggunakan pertamax. Apalagi beberapa waktu lalu harga pertamax sudah diturunkan.

“Tetapi ini justru solar di mana ada antrean panjang kendaraan bermuatan besar yang dikurangi. Kami akan pertanyakan indikator pengurangan kuota ini apa,” ucapnya.

Politikus Golkar ini pun juga tidak percaya dengan data pertamina bahwa stok tahun lalu untuk solar di Bontang berlimpah. Karena kondisi ini berbeda dengan yang ada di lapangan. Justru terkesan terjadi kelangkaan. Jika pengurangan ini disebabkan banyaknya penyelewengan maka bukan jatah penyaluran yang dilakukan.

“Jangan biarkan warga yang membutuhkan solar jadi korban. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” tutur dia.

Wakil rakyat dapil Bontang Utara ini menilai saat ini korban dari kebijakan ini ialah sopir pengangkut barang. Mengingat sopir harus mengantre setelah mengantarkan barang. Padahal sejatinya waktu itu digunakan untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Imbasnya yakni kuantitas pengantaran berkurang.

“Kalau pimpinan perusahan yang menganggap itu risiko pekerjaan maka kasihan sopir,” terangnya.

Legislator juga beranggapan bahwa informasi pengurangan kuota ini terkesan mendadak. Bila diketahui pada akhir tahun maka upaya pengajuan penambahan bisa dilakukan sebelum memasuki tahun berjalan.

“Kami justru baru tau awal pekan ini,” pungkasnya. (ak)

Artikel Penambahan Kouta Solar Tunggu Hasil Evaluasi Triwulan Pertama pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Suratnya untuk permintaan penambahan kuota solar,” kata Arif.

Menurutnya dalam surat itu diminta agar BPH Migas memberikan kuota sesuai dengan permintaan awal. Kala itu Pemkot bermohon untuk mendapatkan sekira 19 ribu kiloliter solar di 2023 ini. Tetapi yang disetujui hanya 15.789 kiloliter. Artinya penurunan mencapai 12 persen dari tahun lalu. Dari kuota sebelumnya 17.771 kiloliter.

“Pengajuan ini sifatnya harus kolektif. Tidak per daerah mengusulkan. Jadi kami bersurat ke Pemprov Kaltim,” ucapnya.

Ia berharap kuota yang diusulkan ini dipenuhi. Pasalnya ketika mengacu kuota tahun lalu masih terjadi antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan jenis BBM ini. Disinggung mengenai langkah Komisi II DPRD yang akan langsung bertandang ke BPH Migas, menurutnya sah-sah saja.

“Artinya banyak cara yang bisa dilakukan dengan tujuan yang sama. Agar kuota ini ditambah,” tutur dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rustam akan berjuang keras agar kuota solar mendapat penambahan. Bahkan pekan ini, Komisi II DPRD akan menyuarakan permintaan penambahan kuota ini ke BPH Migas. Menurutnya langkah ini dipandang perlu. Sebab yang dikurangi ialah jatah solar. Bila itu pertalite masih ada opsi masyarakat untuk menggunakan pertamax. Apalagi beberapa waktu lalu harga pertamax sudah diturunkan.

“Tetapi ini justru solar di mana ada antrean panjang kendaraan bermuatan besar yang dikurangi. Kami akan pertanyakan indikator pengurangan kuota ini apa,” ucapnya.

Politikus Golkar ini pun juga tidak percaya dengan data pertamina bahwa stok tahun lalu untuk solar di Bontang berlimpah. Karena kondisi ini berbeda dengan yang ada di lapangan. Justru terkesan terjadi kelangkaan. Jika pengurangan ini disebabkan banyaknya penyelewengan maka bukan jatah penyaluran yang dilakukan.

“Jangan biarkan warga yang membutuhkan solar jadi korban. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” tutur dia.

Wakil rakyat dapil Bontang Utara ini menilai saat ini korban dari kebijakan ini ialah sopir pengangkut barang. Mengingat sopir harus mengantre setelah mengantarkan barang. Padahal sejatinya waktu itu digunakan untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Imbasnya yakni kuantitas pengantaran berkurang.

“Kalau pimpinan perusahan yang menganggap itu risiko pekerjaan maka kasihan sopir,” terangnya.

Legislator juga beranggapan bahwa informasi pengurangan kuota ini terkesan mendadak. Bila diketahui pada akhir tahun maka upaya pengajuan penambahan bisa dilakukan sebelum memasuki tahun berjalan. ‘Kami justru baru tau awal pekan ini,” sebutnya.

Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.

Pada tahun lalu berdasarkan data dari Diskop-UKMP, realisasi penyaluran solar mencapai 17.200 kiloliter. Terdapat sisa kuota yakni 57 kiloliter. Adapun pertalite realisasinya mencapai 25.351 kilolter. Sisanya angka masih banyak yakni 807 kiloliter. (ak)

Artikel Pemkot dan DPRD Bontang Minta Tambahan Kuota Solar ke BPH Migas pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Pemprov memfasilitasi. Rencanannya pengajuan ini akan kami bawa hingga ke gubernur,” kata Arif.

Keputusan ini diambil lantaran Pertamina tidak memiliki kewenangan terhadap penyaluran kuota. Sebab itu ranahnya dari BPH Migas. Pertamina sifatnya hanya sebagai operator penyaluran. Diharapkan pengajuan ini bisa diterima gubernur selanjutnya diteruskan ke BPH Migas. Sebab jika kuota berkurang maka potensi terjadinya antrean kendaraan di area sekitar SPBU. Mengingat dengan kuota sebelumnya kondisi itu sudah terjadi.

“Apalagi ini berkurang sementara kebutuhan tentunya ada peningkatan,” ucapnya.

Setelah dianalisa penurunan kuota ini tidak menyasar seluruh daerah di Kaltim. Bahkan Balikpapan jumlahnya justru ditambah oleh pemerintah pusat. Selain membahas kuota, pemkot dan DPRD akan menyampaikan sehubungan penerapan skema penyaluran menggunakan fuel card.

Diketahui, kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 12 persen dari tahun lalu. Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter. Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.

Pada tahun lalu berdasarkan data dari Diskop-UKMP, realisasi penyaluran solar mencapai 17.200 kiloliter. Terdapat sisa kuota yakni 57 kiloliter. Adapun pertalite realisasinya mencapai 25.351 kilolter. Sisanya angka masih banyak yakni 807 kiloliter.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta Gubernur Kaltim turun tangan. Terkait penurunan kuota solar di Bontang. Mengingat Kaltim merupakan penghasil migas tetapi justru mendapatkan kuota yang sedikit. Dipandangnya langkah yang bisa diambil ialah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina di pusat.

“Kami minta gubernur tegas jangan sampai antrean panjang hingga sulitnya mendapatkan solar terjadi di beberapa penjuru Kaltim,” tutur dia.

Mengingat jika penyaluran BBM terbatas berkaitan dengan roda ekonomi di sutau wiayah. Potensi terjadinya gejolak ekonomi bisa terjadi.

Selain itu, jika angka ini tidak bergerak maka aparat penegak hukum harus memperketat pengawasan. Pasalnya kebutuhan yang tinggi sementara tidak dibarengi dengan jumlah suplai banyak, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Momentum tersebut biasanya dilakukan penimbunan. Setelah stok langka maka ia menyalurkan dengan harga yang lebih tinggi.

“Aparat penegak hukum harus rutin melakukan pengawasan. Justru harus diperketat karena kurang,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH.

Apalagi kasus pengetapan juga terjadi di Bontang beberapa waktu lalu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sebab masyarakat sangat membutuhkan BBM. Namun justru BBM dijadikan bisnis terlarang oleh segelintir oknum.

“Kalau kurang 12 persen coba bayangkan. Pada tahun lalu saja dengan kuota yang lebih banyak antreannya panjang,” pungkasnya. (ak)

Artikel Usul Tambahan Kuota Solar, Pemkot Bontang Koordinasi ke Pemprov pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pasalnya kebutuhan yang tinggi sementara tidak dibarengi dengan jumlah suplai banyak, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Momentum tersebut biasanya dilakukan penimbunan. Setelah stok langka maka ia menyalurkan dengan harga yang lebih tinggi.

“Aparat penegak hukum harus rutin melakukan pengawasan. Justru harus diperketat karena kurang,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH.

Apalagi kasus pengetapan juga terjadi di Bontang beberapa waktu lalu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sebab masyarakat sangat membutuhkan BBM. Namun justru BBM dijadikan bisnis terlarang oleh segelintir oknum.

“Kalau kurang 12 persen coba bayangkan. Pada tahun lalu saja dengan kuota yang lebih banyak antreannya panjang,” ucapnya.

Selain itu, Politikus Partai Golkar ini juga meminta Gubernur Kaltim turun tangan. Mengingat Kaltim merupakan penghasil migas tetapi justru mendapatkan kuota yang sedikit. Dipandangnya langkah yang bisa diambil ialah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina di pusat.

“Kami minta gubernur tegas jangan sampai antrean panjang hingga sulitnya mendapatkan solar terjadi di beberapa penjuru Kaltim,” tutur dia.

Mengingat jika penyaluran BBM terbatas berkaitan dengan roda ekonomi di sutau wiayah. Potensi terjadinya gejolak ekonomi bisa terjadi. Sebelumnya diberitakan, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan berdasarkan informasi dari Pertamina kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 12 persen dari tahun lalu.

“Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter.

Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.

Menurutnya seharusnya jumlah kuota yang diberikan lebih tinggi dari tahun lalu. Mengingat pada akhir tahun hingga saat ini antrean masih terjadi. Terlebih Pemkot melakukan pengaturan antrean di tiga SPBU di Bontang. Meliputi SPBU Tanjung Laut, Kopkar  PKT, dan Kilometer 3.

Di mana untuk pagi hari mulai 06.00 hingga 13.00 Wita antrean diisi oleh kendaraan yang hendak membeli pertalite. Siang hari giliran kendaraan bermesin diesel yang berbaris rapi untuk memperoleh solar dari 13.0-18.00. Selanjutnya kembali menjadi jatah untuk pembeli pertalite.

Langkah ini dilakukan agar kendaraan tidak menumpuk did jalur sekitar SPBU. Apalagi sampai menutup satu lajur. Diketahui tiga SPBU ini sudah menerapkan pembelian BBM solar dengan fuel card. Tujuannya untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh oknum pengetap. (ak)

Artikel Jatah Solar Berkurang, Pengawasan Distribusi Mesti Diperketat pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami akan membicarakan bersama seperti apa keluhan ini dan apa langkah yang diambil,” kata Taufik.

Pertimbangan awal kemarin turunnya keputusan bagi truk beroda enam ke atas dan bus dilarang mengisi di tiga SPBU dalam kota karena menganggu pengendara lain. Sebab ruas jalan tertutup separuh dengan kondisi kendaraan antrean.

“Pada saat pembahasan juga kami tidak mengundang mereka. Hanya dari SPBU dan Pertamina,” ucapnya.

Ia berharap nantinya keputusan pasca evaluasi merupakan yang terbaik. Sembari memantau apakah masih terjadi antrean setelah penyaluran durasinya tidak dibatasi. Disinggung mengenai jumlah kuota solar bersubsidi sejatinya masih mencukupi hingga akhir tahun. Sehingga pihak Pemkot belum mengajukan penambahan kuota dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Pengelola PO Samarinda Lestari Dewi mengatakan meminta solusi terkait kebijakan ini.

“Kami meminta ada rekomendasi untuk kendaraan umum untuk bisa mengisi di SPBU Kopkar PKT,” kata Dewi.

Pasalnya jika diwajibkan di SPBU Kilometer 8 antreannya lebih parah. Dengan kondisi itu tidak menutup kemungkinan angkutan penumpang patas ini berpotensi tidak memperoleh suplai solar bersubsidi tiap harinya. Akibatnya lebih sering memperoleh bahan bakar yang dijual secara eceran. Padahal armada harus melayani penumpang untuk dua kali keberangkatan per hari.

“Apalagi kami dijatah tiap hari per armada itu hanya 150 liter. Tidak bisa lebih dari itu. Sudah ada jatahnya hanya cukup untuk ke Balikpapan. Belum pulangnya,” pungkasnya. (ak)

Artikel Pembatasan Pengisian Solar di SPBU Dalam Kota Dikeluhkan, Pemkot Tunggu Hasil Evaluasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Asisten Ekonomi Kota Bontang Taufik mengatakan, mulai hari ini, Sabtu (10/9/2022) kendaraan besar yang memiliki roda lebih dari enam tidak diperkenankan mengisi BBM di SPBU dalam kota. Seperti SPBU Kopkar PKT, SPBU Akawy, dan SPBU Tanjung Laut.

Sebagai gantinya, hanya diizinkan melakukan pengisian solar di SPBU KM 3 Jalan Arif Rahman Hakim dan KM 8 Jalan Poros Bontang-Samarinda.

“Iya, mulai hari ini tahap uji coba. Keputusan itu diambil usai melakukan rapat antara tim kota, Polres Bontang, Pertamina maupun pengelola SPBU,” ujarnya.

Sejatinya, kebijakan tersebut berlaku bagi kendaraan yang memiliki kartu kendali fuel card berwarna merah dengan kapasitas kendaraan yang menampung 150 liter solar per hari.

“Kalau bus masih bisa isi di dalam kota. Pokoknya kendaraan yang memiliki roda empat dan tidak menggunakan fuel card merah masih bisa,” sambungnya.

Kata dia, alasan kendaraan besar dialihkan ke dua SPBU tersebut lantaran untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Selama ini, antrean panjang kendaraan yang mengisi solar memakan hampir sebagian badan jalan.

“Untuk menjawab keluhan masyarakat juga. Khususnya pelaku usaha,” timpalnya.

Pertimbangan lain, kebijakan ini diterapkan karena antrean kendaraan besar berpotensi merusak infrastruktur kota. Seperti trotoar ataupun badan jalan.

“Bisa dilihat di sekitar SPBU itu banyak trotoar yang hancur karena dijadikan lahan parkir truk. Kami akan melakukan evaluasi setelah berjalan beberapa hari, semoga saja cara ini efisien,” harapnya. (*)

Artikel Mulai Hari Ini, Kendaraan Besar Hanya Diizinkan Isi Solar di Dua SPBU Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Asisten Ekonomi Kota Bontang Taufik mengatakan Pemerintah Kota Bontang bersama pihak Pertamina serta pengelola SPBU sepakat bahwa penyaluran solar tidak lagi pukul 14.00 siang. Melainkan disesuaikan dengan jam buka SPBU, atau sekira pukul 08.00 pagi.

“Keputusan kami ambil setelah melakukan rapat bersama. Dan perubahan jam penyaluran di SPBU Bontang serentak dilakukan besok,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).

Perubahan jam penyaluran dilakukan guna mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di setiap SPBU. Diharapkan dalam perubahan ini tidak ada lagi antrean kendaaran yang mengganggu pengguna jalan.

“Semoga saja bisa mangurangi komplain masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, Pengelola SPBU Kopkar PKT Muhammad Jufri mengatakan bahwa pihaknya kooperatif atas kebijakan baru yang telah disepakati. Bentuknya dengan melakukan pemberitahuan melalui spanduk.

“Kemarin kami diimbau untuk membuat spanduk. Sebagai informasi ke masyarakat adanya perubahan jam penyaluran,” ucapnya.

Adanya perubahan jam penyaluran, kata Jufri tidak mengubah ketersedian stok solar. Ia memastikan stok yang tersalur sama seperti sebelumnya.

“8 ton solar per hari itu saya kira sudah lebih dari cukup. Kalau lihat kondisi saat ini sih antrean kendaraan mulai lengang. Kebutuhan tercukupi,” tandasnya. (*) 

Artikel Mulai Besok, Pembelian Solar Dibuka Jam 8 Pagi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam melakukan aksinya, diduga dia menggunakan tiga mobil. Salah satunya mobil pikap bernomor polisi KT 8164 DA. Pria paruh baya itu juga diketahui memiliki 3 fuel card. 

Dikatakan Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya, solar itu kemudian dijual ke nelayan dan juga pengendara truk di jalan yang tidak memiliki fuel card. Diketahui, pengendara tak bisa membeli solar tanpa fuel card.

“Dijual ecer Rp 9.900-Rp 10.500,” ungkapnya.

Dalam sehari dia bisa mengumpulkan 120 liter. Selama lima hari ini dia mengumpulkan solar hingga mencapai 825 liter atau hampir mencapai 1 ton.

Tersangka kini telah ditahan di Mapolres Bontang, dia dijerat pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara maksimal 6 tahun penjara. (*)

Artikel Solar Subsidi Ilegal Dijual ke Nelayan dan Pengendara Tanpa Fuel Card pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya menyebut, ada satu tersangka yang diamankan. Dia diringkus saat tengah memindahkan BBM subsidi jenis solar dari mobil ke gudang penyimpanan.

“Satu orang kami tahan, di wilayah Loktuan,” ungkapnya kepada redaksi bontangpost.id.

Kendati begitu Kapolres belum membeberkan identitas tersangka. Termasuk modus tersangka dalam melancarkan aksinya.

“Besok pagi kami rilis lengkapnya ya,” katanya.

Adapun polisi menyita barang bukti sejumlah jeriken, drum, dan mobil pikap yang digunakan untuk mengetap BBM jenis solar bersubsidi, dengan total barang bukti hampir 1 ton solar. (*)

Artikel BREAKING NEWS! Polres Bontang Bongkar Penimbunan 1 Ton Solar pertama kali tampil pada Bontang Post .