BONTANGPOST.ID, Bontang – Keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan air hingga ratusan ribu rupiah mendapat perhatian serius DPRD Kota Bontang.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, meminta Perumda Tirta Taman segera melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut.
Menurutnya, lonjakan tagihan yang mencapai Rp700 ribu bahkan lebih harus ditelusuri secara detail. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kemungkinan kebocoran pipa, kerusakan meteran, hingga kesalahan penetapan golongan pelanggan.
“Harus dicek langsung ke lapangan, apakah ada kebocoran, kerusakan meter, atau perubahan status pelanggan yang belum diperbarui. Ini penting supaya tagihan bisa segera disesuaikan,” ujarnya.
Politikus PKS itu juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggan yang sebelumnya masuk kategori niaga, namun kini sudah menjadi rumah tangga. Jika perubahan tersebut tidak segera diproses, tarif yang dikenakan akan tetap tinggi.
“Jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah masih dikategorikan sebagai pelanggan niaga. Ini tentu memberatkan karena tarifnya lebih mahal,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pihak PDAM menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Warga diimbau aktif melaporkan jika terjadi kebocoran atau perubahan penggunaan air.
“Kalau ada pipa bocor, seal rusak, atau keran bermasalah, segera laporkan. Bahkan untuk keran bisa diganti sendiri karena itu juga berpengaruh pada tagihan,” tuturnya.
Di sisi lain, Saeful mengapresiasi langkah Perumda Tirta Taman yang membuka opsi pembayaran cicilan bagi pelanggan terdampak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus berdasarkan hasil verifikasi yang valid.
“Cicilan itu solusi yang baik, tapi harus dipastikan dulu bahwa tagihan tersebut memang sesuai setelah diverifikasi,” jelasnya.
Ia juga meminta PDAM lebih responsif dalam menangani keluhan pelanggan. Setiap aduan harus diinventarisasi, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara sistematis agar tidak menumpuk.
“Semua keluhan harus direkap, dibuat skala prioritas, lalu ditindaklanjuti satu per satu. Jangan dibiarkan menumpuk karena dampaknya bisa berlanjut ke bulan berikutnya,” tegasnya.
Saeful menekankan, transparansi dan kecepatan respons menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan penanganan yang tepat, lonjakan tagihan yang tidak wajar dapat segera ditemukan penyebabnya.
“Kalau ada tagihan sampai Rp1 juta atau Rp700 ribu, itu harus ditelusuri. Kenapa bisa begitu? Semua harus jelas. Kuncinya komunikasi yang baik, jangan langsung emosi,” pungkasnya. (ak)
