bontangpost.id – Tuntutan warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, bebas dari pertambangan ilegal terus menemui rintangan. Intimidasi dari berbagai pihak turut dirasakan. Warga merasa terintimidasi dengan kedatangan ormas kedaerahan yang dianggap bertujuan memuluskan kelancaran para penjarah “emas hitam”.
Tuntutan warga yang sebelumnya dilayangkan melalui aksi demonstrasi dan penandatanganan petisi penolakan, rupanya hanya dianggap sepele. Berhentinya aktivitas ilegal hanya selama dua pekan terakhir. Rabu (13/10) malam, warga hendak kembali memblokir aktivitas terselubung tersebut. Meminta pendampingan dari aparat, namun tak kunjung datang. Terlebih kegiatan ilegal didukung ormas. Membuat warga tak berani mengambil risiko. Mengingat sebelumnya segelintir warga mendapat intimidasi penambang ilegal.
Merasa langkah penolakan terjegal, dan dapat menyebabkan konflik, warga mengadu ke Polsek Sungai Pinang sekitar pukul 23.30 Wita. Namun, warga diarahkan melapor langsung ke Polresta Samarinda sekitar pukul 00.46 Wita pada Kamis (14/10). “Semalam ke Polsek Sungai Pinang diarahkan ke polres, setelah itu lapor di pos depan, drama juga,” sebut salah satu warga yang namanya enggan dipublikasikan.
Kedatangan 50 warga dari lima RT ke Polresta Samarinda dalam mencari perlindungan ke polisi, rupanya harus dibekali surat pelaporan. Warga yang merasa bingung berusaha menetap di halaman markas polisi di Jalan Slamet Riyadi. Sebab, merasa takut untuk kembali dan mencoba meminta pendampingan polisi.
“Semalam itu sebenarnya juga sudah ada respons dari Polresta Samarinda, tapi bahasa mereka kan kalau laporan itu setidaknya harus jam operasional. Responsnya malah bilang, adakah tambang di sana? Mereka menunjukkan bahwa seolah-olah tidak tahu,” sambungnya.
Upaya meminta perlindungan akhirnya dikabulkan kepolisian. “Kami diminta keterangan lebih lanjut sama laporan tertulis. Diminta sekaligus bantuan Jatam dan Walhi. Itu sudah dibuat laporannya, sudah kami cetak fotonya, pokoknya sudah kami lengkapi petisinya. Kami mau laporan ke situ (Polresta Samarinda) sambil bawa saksi-saksi dari warga masing-masing,” terangnya.
Dikonfirmasi terkait kedatangan warga Muang Dalam, Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dhama Sena mengatakan, dia telah menerima informasi tersebut. Namun, hingga pukul 14.30 Wita, laporan terkait aktivitas tambang ilegal belum masuk ke meja kerjanya. “Intinya anggota kami sudah meluncur ke Muang Dalam. Tapi untuk laporan sampai sekarang belum ada masuk ke kami. Kalau gesekan itu nanti kami cek dulu. Saya juga masih koordinasi dengan Polsek Sungai Pinang terkait hal itu,” singkatnya.
Laporan resmi yang diwakili 10 warga akhirnya dilayangkan pada Kamis (14/10) pukul 16.00 Wita. Didampingi Jatam dan Walhi Kaltim, warga menyerahkan laporan dengan bukti dokumentasi keberadaan tambang ilegal, seperti permintaan kepolisian.
“Pelaporan itu sesuai yang diadukan warga ke Jatam Kaltim dan tinjauan ke lapangan sebelumnya. Penyampaian laporan atas nama saya setelah dimandatkan warga. Ada 16 titik dalam kawasan tersebut yang dilaporakan. Beserta kronologis tambang yang berjalan cukup lama, serta ultimatum warga yang tidak diindahkan para penambang. Semua bukti juga sudah terlampir dalam laporan,” tegas Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang. (*/dad/dra/k8)
