bontangpost.id – Dugaan pengerukan “emas hitam” tanpa izin di Benua Etam masih sering terkuak. Bahkan, dalang kegiatan ilegal ini masih melenggang bebas. Begitu pula pengeruk batu bara di belakang Terminal Bukit Pinang milik Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang baru-baru ini diketahui khalayak.
Bahkan sebelum diketahui aktivitasnya, penambang yang diduga tidak berizin itu sempat ingin menggunakan area terminal sebagai jalur hauling. Lantas, bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak berwenang.
Dikonfirmasi hal itu, Kabid Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Azwar menuturkan, jika pengawasan berada di tangan inspektur pertambangan yang langsung berada di bawah Kementerian ESDM. Sedangkan pihaknya hanya me-monitoring.
Disinggung soal adanya aktivitas pertambangan ilegal, Azwar menerangkan jika sebenarnya pengawasan di lahan konsesi sejatinya berada di tangan Kepala Teknik Tambang (KTT). Sebab, KTT merupakan orang yang mengerti benar kegiatan produksi perusahaan pertambangan.
Pihaknya hanya menunggu laporan jika adanya aktivitas pertambangan yang tanpa izin masuk di wilayah konsesi. “Jadi, kalau pada saat pengawasan secara menyeluruh setiap saat itu, ada di tangan kepala Teknik Tambang secara struktural mereka,” jelasnya.
Ditemui terpisah, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman mengatakan mendapatkan laporan terperinci soal pertambangan ilegal. Dan, akan melakukan pengecekan terlebih dulu. “Saya belum dapat laporan dari Kasat Reskrim. Tapi soal itu (tambang ilegal) sudah ada kami bahas siapa di belakangnya,” tandas dia.
Persoalan tambang ilegal, lanjut Arif, secara tidak langsung menjadi atensi kepolisian. Tetapi dalam pengusutannya, perlu didasari laporan terlebih dahulu. Dan, bukti adanya kegiatan ilegal.
“Kami tidak tahu kalau ada kecurian di konsesi. Mereka tidak ada juga minta pertolongan bantuan pengamanan. Sebesar apa kecuriannya kami tidak tahu, harus dilidik dulu,” tukasnya. (*/dad/kri/k8)
