bontangpost.id – Persoalan stunting di Indonesia masih menjadi perhatian khusus. Sebab kasus stunting di seluruh daerah wajib berada di presentase 14 persen pada 2024.
Oleh sebab itu, untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pemerintah Kota Bontang menggelar desiminasi audit kasus stunting (AKS) periode pertama di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa (11/7/2023).
Kegiatan AKS itu sendiri dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Sjafruddin. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa poin penting dalam rapat tersebut yakni memastikan semua anak yang berisiko stunting atau yang mengalami stunting di Bontang harus diberikan perhatian khusus.
Pada AKS periode pertama ini, kata Sjafruddin pemerintah mengaudit dua kelurahan. Yakni Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah. Kemudian pada periode kedua akan menyasar Kelurahan Guntung, Bontang Kuala, dan Bontang Baru.
Alasan dua kelurahan tersebut dipilih lantaran memiliki risiko stunting yang tinggi pada ibu hamil yang berusia di atas 35-40 tahun. Bahkan ada ibu hamil berisiko yang berusia 19 tahun.
Risiko berbahaya yang dimaksud ialah ibu hamil mengidap anemia, HB rendah, kurang asupan gizi dan penyakit lainnya. Seperti hipertensi ataupun diabetes. Yang mana beresiko pada bayi yang berpotensi stunting.
“Terima kasih kepada tim pakar yang sudah bekerja melakukan audit kasus stunting sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Semoga dengan ini stunting di Bontang menurun,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, tidak disebutkan spesifik progres angka stunting saat ini. Kendati demikian, pada 2022 lalu, Dinas Kesehatan Kota Bontang mendata sebanyak 1.156 anak di Kota Bontang mengalami stunting dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 21 persen. Presentase di tahun tersebut mengalami penurunan sebanyak 5,3 persen dari 2021 lalu yakni sebesar 26,3 persen.
Melalui forum itu, Sjafruddin menekankan agar seluruh instansi baik pemerintah maupun CSR perusahaan untuk benar-benar fokus pada peningkatan kualitas pengentasan stunting dengan cara memperkuat akses kehidupan berkeluarga. Mengingat waktu yang tersisa menuju 2024 yakni 6 bulan lagi.
Setidaknya, ada 4 poin kegiatan yang harus dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari AKS ini. Pertama, menjamin pemenuhan asupan gizi bagi penderita stunting maupun yang berisiko stunting, kemudian memperbaiki pola asuh keluarga.
Berikutnya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan yang paling utama ialah meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
“Dalam pertemuan ini kiranya yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Dan saya berharap pemerintah dan perusahaan bersinergi bersama untuk mengentas stunting di Bontang,” tandasnya. (*)
