BONTANG – Sebanyak 8 ribu sertifikat tanah ditargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang. Sertifikat gratis ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) garapan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya di 2017, BPN baru menerbitkan 7.500 sertifikat dari target sebanyak 15 ribu sertifikat.
Kepala BPN Bontang, Hardiyono mengatakan adanya program PTSL ini diharapkan seluruh lahan di setiap kelurahan sudah terpetakan. Sehingga pihaknya berusaha agar bagaimana Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang nomor 6 tahun 2018 ini bisa terlaksana dengan baik. “Tetapi dalam praktiknya seperti tahun lalu, saat kami sudah mengukurnya ternyata tanah tersebut sengketa,” jelas Hardiyono saat ditemui belum lama ini.
Selain itu, kendala lainnya, ketika pihak BPN sudah mengukur dan persyaratan lainnya lengkap, ternyata ada dokumen yang kurang lengkap atau subyek hukumnya tidak lengkap. Karena, kata Hardi ketika tanah tersebut merupakan kepemilikan badan hukum maka harus bayar. “Program PTSL ini hanya untuk masyarakat umum, jadi kalau badan hukum tidak masuk kriteria,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ketika surat-surat terkait tanah itu juga tidak lengkap, maka Hardi mengatakan sertifikat tak bisa diterbitkan. Ada juga kategori lain yang tidak masuk kriteria jika saat dibuat sertifikat, ternyata tanah itu sudah ada sertifikatnya. “Karena sudah sistem digital, ketika produk lama yang belum masuk sistem ditemukan maka sertifikat pun tak bisa diterbitkan,” bebernya.
Untuk 7.500 sertifikat yang sudah diterbitkan sebelumnya pun, Hardi mengatakan sudah terbagi sebagian kepada masyarakat. Awalnya, pembagian sertifikat gratis ini diagendakan saat pembukaan Bandara Samarinda Baru. Namun ternyata, Presiden Jokowi tidak hadir di acara tersebut. “Kami nunggu itu, ternyata beliau tidak hadir, makanya tadinya kami akan bagikan melalui pemerintah daerah tetapi ada rambu jangan masuk di ranah pilkada. Makanya kami akan serahkan langsung ke masyarakat,”paparnya.
Mekanismenya, kata Hardi pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk penyerahannya. Tahun 2018 pun ditargetkan 8 ribu sertifikat dan Hardi meyakini tahun 2020 Bontang sudah selesai semua terkait sertifikat tanah. “Mudah-mudahan bisa tuntas semua dan tidak ada permasalahan sertifikat lagi,” pungkasnya.(mga)
