SANGATTA – Evaluasi berkala terhadap kinerja para pejabat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur (Kutim) diterapkan Bupati Ismunandar. Tujuannya tak lain untuk membangun sinergitas seluruh OPD supaya visi dan misi yang telah diprogram pemerintah dapat direalisasikan.
Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Ismunandar kepada para awak media yang mencercanya dengan sejumlah pertanyaan, usai melantik ratusan kepala OPD di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta, Jumat (6/1) lalu.
“Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kemampuan kepemimpinan, maupun manajerial setiap individu dalam memimpin OPD. Dan evaluasi akan dilakukan bertahap mulai enam bulan, hingga dua tahun ke depan,” kata Bupati.
Meski begitu, kata dia, apapun bentuk evaluasi yang dilakukan pihaknya nanti, tapi hal itu tidak akan serta merta menjadi acuan untuk kembali melakukan mutasi atau mengganti Kepala OPD yang sudah ada sekarang ini.
“Apalagi bila di OPD terkait ada permasalahan yang cukup pelik dan harus diselesaikan, kan waktu enam bulan misalnya ngak bisa langsung dimutasi begitu saja pejabat. Makanya perlu adanya kesempatan bagi Kepala SKPD tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” tuturnya.
Ismunandar berharap supaya seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada bisa sejalan dan bersinergi dengan program-program, serta visi dan misi yang diembannya saat ini. Karena tujuan dari keberadaan Pemerintah Kutim adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kutim, ke depan.
“Seperti yang sudah sering saya sampaikan sebelumnya, kalau Bupati saja suka turun ke kampung-kampung, ngak ngak elok dan bagus jika itu tidak dilakukan juga oleh para pejabat, khususnya para Kepala SKPD. Makanya saya sering menekankan bahwa pembangunan yang akan dilakukan pemerintah adalah dimulai dari desa-desa,” katanya.
Baginya, dengan cara yang demikianlah, maka apa yang jadi permasalahan di masyarakat dapat diketahui dengan cepat. Secara khusus, lewat para awak media Ismunandar meminta supaya semua camat intensif terjun ke masyarakat, karena camat adalah perpanjangan pemerintah di kecamatan.
“Sebelumnya, saya sudah pernah sampaikan kepada semua camat supaya aktif memberikan laporan lewat whatsapp, apapun itu kejadian dan permasalahan di masyarakat. Dengan begitu pemerintah bisa bergerak cepat membantu menyelesaikan permasalahannya,” serunya. (drh)
