SANGATTA – Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) bakal membuka pendaftaran peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 15 posisi dari total 37 posisi JPTP akan dilelang secara terbuka. Artinya seluruh pegawai negeri di wilayah Kaltim yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses lelang jabatan tersebut.
“Segera akan kami lelang. Ada 15 jabatan yang dilelang secara terbuka,” ucap Sekretaris Kabupaten Irawansyah.
Dia menerangkan, untuk 15 jabatan yang dilelang tersebut 11 diantaranya yang saat ini posisi kepala OPD masih diisi oleh Sekretaris OPD atau Pelaksana Tugas (Plt). Sementara empat posisi lainnya merupakan jabatan yang ditinggal pensiun pejabat lamanya.
“Dua sudah lama kosong dan dua lagi juga akan kosong beberapa bulan kedepan,” sebutnya.
Disinggung terkait syarat peserta, Irawansyah mengaku, pegawai tersebut minimal memiliki pangkat IV dan sedang menduduki atau pernah menjabat jabatan administrator sekurang-kurangnya 2 tahun. Selain itu, usia maksimal 58 tahun, jika lebih sehari saja tidak bisa ikut dan pendidikan minimal starta satu.
“Syarat lain yang wajib dipenuhi yakni mempunyai unsur penilaian prestasi kerja serendah-rendahnya baik dalam 2 tahun terakhir,” kata Irawansyah yang merupakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel).
Sementara itu, lanjut dia, calon peserta wajib mendaftar langsung ke Pansel di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP). Untuk waktu pendaftaran dimulai tanggal 20 Maret 2017 hingga 4 April 2017.
“Saat mendaftar semua berkas dimasukan dalam amplop air mail warna cokelat,” pesan Irawansyah.
Seperti diketahui, jabatan yang akan dilelang terbuka oleh Pemkab Kutim yakni Sekretaris DPRD, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pamdes, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (aj)
