BONTANG – Banyaknya temuan yang disampaikan warga terkait kemunculan satwa liar ke pemukiman masyarakat, dinilai oleh Taman Nasional Kutai (TNK) sebuah hal yang dilematis.
Disatu sisi jika ada konflik, warga banyak melaporkannya ke TNK, namun di sisi lain, terjadinya konflik tersebut masuk dalam wilayah Pemkot Bontang. Di mana kewenangannya berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satu contohnya, beberapa hari lalu seekor orang utan terlihat berkeliaran di wilayah Salebba, Bontang Baru. Namun nahas, orang utan tersebut ditemukan tersengat listrik usai berkeliaran.
Untuk menangani masalah itu, TNK menilai perlu adanya Tim Terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih. Ketika sewaktu-waktu terjadi konflik satwa-manusia di permukiman warga, penanganannya bisa dihendel secara terarah.
“Dalam Permenhut nomor 53 tahun 2013 telah dijelaskan tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. Hal itu bisa dilakukan secara tim terpadu, yang di dalamnya melibatkan beberapa instansi terkait. Sehingga dapat mempermudah masyarakat ketika terjadi konflik,” ujar Dede, Staf Pengendali Ekosistem Hutan TNK, Rabu (1/3) kemarin.
Dede melanjutkan, pada dasarnya, lembaga yang berwenang menangani konflik satwa ini adalah Badan Konservasi Sumber Daya Manusia (BKSDA). Namun karena kantor BKSDA yang tidak berdomisili di Bontang, sehingga saat ditemukan konflik, TNK hanya bisa melakukan relokasi usai mendapat persetujuan dari BKSDA .
“TNK sifatnya support saja,” tutur Dede.
Adapun faktor penyebab terjadinya konflik, Dede menuturkan, salah satunya karena mereka sudah kehilangan tempat tinggalnya. Apalagi saat ini sudah banyak warga yang mendirikan bangunan, dimana sebelumnya lokasi tersebut merupakan habitat satwa tersebut.
“Tentu ke depan juga harus ada kajian pengembangan wilayah terhadap dampak lingkungan,” sarannya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Amir menuturkan, dalam penanganan konflik satwa-manusia ini, DLH selalu melakukan komunikasi dengan pihak terkait jika adanya laporan dari warga. Selain itu, untuk upaya pencegahan terjadinya konflik yang lebih besar, di 2014 lalu DLH juga sudah menggelar pelatihan kepada masyarakat di kelurahan, dimana masyarakat yang berpotensi rawan konflik, diberi bekal untuk bisa melakukan antisipasi dini sebelum terjadi konflik yang lebih besar.
“Walau belum ada tim terpadu, namun semua itu bisa dimaksimalkan lewat komunikasi. Sehingga penanganan konflik ini dapat ditangani tidak hanya dari petugas saja, namun masyarakat yang sudah dibekali ini pun juga bisa mengambil peran,” tukasnya. (bbg)
