BONTANG – Taman Nasional Kutai (TNK) akan mendata warga yang sudah merambah wilayah TNK. Hal tersebut, mengingat banyaknya warga yang menggarap di lahan TNK.
Dikatakan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) TNK, Dede Nurhidayat, kebanyakan warga yang menggarap lahan TNK sudah tinggal cukup lama. Maka dari itu, selesai pihaknya mendata, TNK pun akan menyesuaikan dengan aturan yang ada sesuai dengan undang-undang untuk menindaknya.
Disinggung mengenai jumlah warga yang tinggal di wilayah TNK, Dede mengatakan sangat bervariasi. Karena ada warga yang masuk dan ada juga yang keluar. Oleh karena itu, pihaknya akan mencoba meng-update terus datanya. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan aparat desa untuk mengetahui sejauh mana warga yang beraktivitas di lahan TNK. “Utamanya ialah kawasan konservasi tetap terjaga fungsinya,” jelas Dede usai rekonstruksi di Teluk Pandan.
Sementara itu, ditambahkan Kepala Balai TNK, Nur Fitria mengatakan, wilayah tersebut dekat dengan batas enklave TNK. Namun demikian, sebelum adanya enklave, warga sekitar atau kelompok tani sudah banyak yang mengklaim tanahnya. Pasca enklave pun, dari batas TNK masih ada yang merambahnya hingga ke dalam. “Memang hingga saat ini, pasca enklave tahun 2014 belum dilakukan tata batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang notabenenya sebagai institusi yang ditunjuk untuk melakukan tata batas,” terang dia.
Sehingga, karena belum dilakukan tata batas, maka pihaknya juga sulit untuk menetapkan sampai mana wilayah TNK yang belum dienklave dengan yang sudah.
Untuk mencegah kejadian perburuan satwa dilindungi seperti orang utan, bekantan dan lainnya, TNK ke depannya akan lebih gencar melakukan sosialisasi satwa dilindungi. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui satwa liar yang dilindungi. Sehingga, karena takut terancam, mereka malah justru melakukan tindakan pelanggaran dengan membunuh satwa liar dilindungi. TNK pun akan menyebarkan call center di nomor 0548-27218, dan mengharapkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif melaporkan. “Adanya call center ini untuk memudahkan aduan, atau komunikasi masyarakat jika merasa terancam oleh satwa dilindungi,” ujarnya.
Nur Fitria juga bersama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem dengan menanam jenis-jenis pohon pakan dan pohon sarang orang utan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konflik antara manusia dan orang utan. “Mengingat program pemulihan ekosistem tersebut, perlu melibatkan masyarakat setempat melalui kemitraan konservasi,” pungkasnya.(mga)
