bontangpost.id – Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Bontang, Kalimantan Timur, hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Di satu sisi, pemerintah mesti mempertimbangkan kondisi Bontang, yang dalam dua pekan ini mengalami lonjakan kasus Covid-19. Di sisi lain, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga disangsikan. Sementara tahun ajaran baru bakal dimulai akhir Juli mendatang.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Irfan mengatakan, pemerintah memang berada dalam posisi sulit untuk memutuskan PTM. Pasalnya, meski banyak yang mengeluhkan efektivitas PJJ lantaran metode pembelajaran ini dinilai turut meningkatkan frustrasi di kalangan wali murid. Namun, pertimbangan pemerintah terhadap aspek keamanan dan kesehatan peserta didik serta pengajar kala PTM digelar jauh lebih utama.
“Memang kondisinya sekarang cukup sulit,” kata Irfan, Selasa (29/6/2021).
Dia bilang, pemerintah mesti menimbang keputusan ini dengan sangat bijak. Jangan sampai niat baik pemerintah justru berujung pada hal yang tak diinginkan.
“Tentu kita ingin yang terbaik buat seluruh anak-anak,” ujarnya.
Lebih lanjut, politikus PAN ini menilai PTM agak sulit digelar bagi sekolah yang terletak di pusat kota. Mengingat kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Bontang saat ini melonjak.
Diketahui, dalam dua pekan saja, 10 kelurahan langsung berubah zona merah. Padahal pada Mei, tren kasus Covid-19 di Kota Taman terbilang melandai. “Saya kira kalau untuk sekolah di damat (pusat kota) dipertimbangkan lagi. Tunggu keadaan kondusif,’’ tambahnya.
Namun, ada pengecualian untuk sekolah di ujung kota atau pesisir. Menurutnya sekolah tersebut boleh menggelar PTM terbatas. Terbatas dalam artian, prokes tetap dijaga ketat, dan pembelajaran tak dilakukan seperti sebelum pandemi. Misal, durasi pembelajaran dibatasi, dan tidak saban hari anak-anak belajar di kelas.
“Dengan pertimbangan sekolah tersebut lokasinya cukup terisolir, jarang berinteraksi dengan orang luar. Jumlah siswa terbatas,” tandasnya. (*)
