BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemkot Bontang resmi mengakhiri praktik kebijakan berbasis asumsi. Era membangun kota dengan “data kira-kira” dinyatakan berakhir. Komitmen ini ditegaskan saat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) meluncurkan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang Tahun 2025 di Auditorium 3D Kantor Wali Kota, Selasa (25/11).
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, tampil tegas dalam peresmian tersebut. Ia menyatakan bahwa mulai tahun ini setiap kebijakan, program, hingga keputusan di lingkungan Pemkot Bontang wajib berbasis data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak boleh lagi ada cerita data kira-kira. Tidak boleh lagi ada perbedaan angka antarinstansi. Satu Data Indonesia ini adalah fondasi agar kebijakan kita tepat sasaran dan tidak lagi meraba-raba,” tegasnya di hadapan para camat, lurah, dan kepala OPD.
Menurut Agus Haris, ketidakakuratan data selama ini menjadi penyebab berbagai program pemerintah tidak berjalan optimal. Data, katanya, adalah jantung perencanaan pembangunan. Tanpa data yang solid, kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah data strategis yang belum tergarap dengan baik, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga stunting. Contohnya, data pencari kerja yang kerap tidak mencantumkan kondisi sosial keluarga secara lengkap.
“Data pencari kerja itu harus jelas: dari keluarga mana, ekonominya bagaimana, tanggungannya berapa. Kalau datanya rinci, intervensi pemerintah bisa tepat, tidak asal bagi bantuan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bontang menyusun strategi berbasis data untuk menekan angka pengangguran pada 2026. Setiap pencari kerja diwajibkan memiliki kartu kuning dengan data lengkap, sementara perusahaan wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dengan sistem ini, alur informasi tenaga kerja diharapkan lebih terhubung antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bidang kesehatan juga menjadi fokus. Saat ini angka stunting di Bontang berada di kisaran 15,7 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen dalam waktu dekat—target yang menurutnya mustahil dicapai tanpa data mutakhir hingga tingkat RT.
“Kalau data balita dan kondisi keluarga tidak valid, jangan berharap stunting bisa turun signifikan,” tegasnya.
Peluncuran Forum SDI 2025 juga ditandai dengan diperkenalkannya Portal Satu Data Kota Bontang yang dapat diakses publik, lengkap dengan tren data lima tahunan. Portal ini menjadi pusat integrasi data lintas OPD.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menyebut bahwa data adalah fondasi kota modern. Melalui penandatanganan daftar data daerah 2025–2026 oleh seluruh pemangku kepentingan, Bontang resmi meninggalkan era tumpang tindih data.
“Kita ingin kebijakan Pemkot Bontang benar-benar presisi, profesional, dan transparan. Satu Data ini jantung perencanaan kita ke depan,” ucapnya.
Peluncuran Forum SDI menandai babak baru tata kelola pemerintahan di Kota Bontang, dari sebelumnya berjalan dalam gelap, kini beralih pada kebijakan yang berpijak pada data terang, akurat, dan terintegrasi. (ak)
