BONTANG – Kahar Kalam, salahsatu tokoh masyarakat Bontang ini mengkritisi beberapa kebijakan Pemkot Bontang yang dianggapnya kurang tepat. Salahsatu yang menjadi sorotannya adalah wacana pembelian kapal wisata.
Pria yang juga Direktur Utama PT Graha Mandala Sakti (GMS) itu menilai, wacana Pemkot tersebut tidak tepat dan terkesan tidak peduli terhadap masyarakat. Pasalnya saat ini, masih banyak program yang harus lebih diprioritaskan ketimbang membeli kapal wisata. Salah satunya kata dia, lebih baik jika dana tersebut dialihkan untuk membeli mobil pemadam kebakaran (damkar) beserta peralatannya. Ini mengingat, kondisi mobil damkar milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai lagi.
“Bahkan saya menyaksikan sendiri tetangga saya saat rumahnya terbakar dua minggu lalu di Jalan Ahmad Yani. Kondisi selang banyak yang bocor sehingga air banyak yang terbuang sia-sia dan mempengaruhi lambatnya pemadaman api,” ujarnya, Minggu (5/11) kemarin.
Selain wacana pembelian kapal wisata tersebut, Kahar Kalam juga mengkritisi berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Taman. Seperti terkait kebersihan, keamanan, perizinan, hingga pengelolaan lokasi wisata Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai. Karena sejak dibangun hingga sekarang, hanya dibiarkan tidak berkembang begitu saja. Sementara ketika perawatan, selalu menggunakan dana APBD yang cukup besar. Kata dia, hal ini sama statusnya dengan Beras Basah yang selalu dibiayai oleh APBD, namun tidak jelas siapa pengelolanya.
“Sudah tidak ada retribusinya, juga tidak ada kontribusinya ke pemerintah. Ujung-ujungnya mengunakan APBD lagi. Itukan pemborosan namanya,” sebutnya.
Permasalahan lainnya yang tak kalah penting bagi dia, yakni masih menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal di kawasan Prakla. Dia pun menanyakan peran Pemkot selama ini yang tak menindak tegas untuk menutup kawasan yang terindikasi prostitusi tersebut.
“Kalau tempat-tempat seperti itu, sudah pasti rawan akan tindak kejahatan kriminal, rawan transaksi obat-obat terlarang, maupun dapat merusak para generasi muda. Seharusnya Pemkot tidak diam saja melihat kondisi seperti ini,” terangnya.
Belum lagi masalah menjamurnya kafe-kafe tak berizin dan tak terkelolanya parkiran di Kota Taman. Mengapa permasalahan-permasalahan tersebut sampai saat ini tak pernah kunjung selesai. Justru yang ada malah merugikan Pemkot lantaran fasilitasnya digunakan untuk ladang bisnis.
“Pemerintah jangan bermimpi APBD akan membaik kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tidak dikelola dengan baik,” sebutnya
Terakhir, Kahar pun ikut menyoroti masalah sampah yang sering berhamburan baik di pinggir jalan ataupun di sepanjang median Jalan Sultan Hasanuddin, Berebas Tengah. Menurutnya pemandangan tersebut sama sekali tidak mencerminkan Bontang sebagai Green City yang dicanangkan oleh Pemkot.
“Mohon seluruh pihak terkait agar selalu mengontrol, utamanya saat malam hari pukul 00.00 Wita. Supaya tahu apa yang sebenarnya selama ini terjadi,” tukasnya. (bbg)
