UMP Kaltim Naik Rp218 Ribu, Acuan UMK Tunggu Keputusan Gubernur

BONTANGPOST.ID, Bontang – Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah rampung membahas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025.

Sesuai jadwal, Gubernur Kaltim akan mengumumkan secara resmi keputusan tersebut pada 11 Desember.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, mengungkapkan bahwa pembahasan intensif dilakukan sejak Jumat (6/12).

Kini dipastikan kenaikan upah sebesar 6,5 persen atau bertambah Rp 218 ribu untuk UMP Kaltim 2025.

Dia menyebutkan, kenaikan UMP ini menyesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Kepala daerah wajib menaikkan UMP sebesar 6,5 persen.

“Karena hanya ada formula tunggal tambahan 6,5 persen dari UMP sebelumnya,” ucapnya. Artinya langsung nominal UMP 2024 langsung ditambah 6,5 persen. Seperti diketahui UMP Kaltim 2024 sebesar Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.313 pada 2025.

Terhitung jumlah kenaikan sebesar Rp 218 ribu. “Kalau tahun sebelumnya dengan formula lama kenaikan kurang lebih hanya Rp 130 ribu,” tuturnya.

Setelah rapat pleno, hasil kesepakatan disampaikan kepada pj gubernur untuk penetapan.

“Sesuai permenaker, UMP akan ditetapkan pada 11 Desember dan UMK akan ditetapkan 18 Desember. Mudah-mudahan semuanya berjalan,” katanya.

Rozani menjelaskan, kenaikan upah ini telah mengikuti keputusan presiden yang diatur dalam permenaker.

Sebagai produk pemerintah pusat, maka jika ada komplain lebih tepat disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Sementara di daerah atau tugas PJ gubernur memastikan bahwa UMP ditetapkan sesuai formula yang ada dan sesuai jadwal,” imbuhnya.

Usai terbit keputusan gubernur tentang penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Itu nanti menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum sektoral kota (UMSK).

Dia berharap, penetapan gubernur bisa terpenuhi sesuai jadwal pada 11 Desember.

Sehingga ada waktu cukup panjang bagi kabupaten/kota dalam membahas UMK dan UMSK di dewan pengupahan masing-masing.

“Semoga penetapan UMP ini bisa menjadi pedoman. Para pekerja juga bisa mengetahui berapa upah minimum yang akan diterima untuk mereka yang berkewajiban dibayar sesuai UMP dan UMSP,” tandasnya. (*)