Usulkan Pembentukan Forum CSR 

SAMARINDA – Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan batu bara dan sawit dinilai belum transparan. Selain itu, pengelolaan dana tersebut masing belum menyentuh langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk membentuk Forum CSR. Forum tersebut dapat menghimpun dan mengelola dana yang dikeluarkan perusahaan. Mengingat selama ini masih banyak perusahaan yang lalai menjalankannya.

“Belajar dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dulu pernah dibentuk Forum CSR yang menghimpun CSR dari perusahaan. Program itu berjalan cukup bagus. Karena lewat Forum CSR, perusahaan dengan mudah dikontrol pelaksanaan tanggung jawabnya pada masyarakat sekitar,” kata Baharuddin beberapa waktu lalu.

Penggunaan Forum CSR ini menurut Baharuddin, jauh lebih baik ketimbang penyaluran masing-masing perusahaan seperti saat ini. Pasalnya bila pengelolaan CSR ini dipercayakan begitu saja pada perusahaan, tidak dapat diketahui secara pasti mana saja perusahaan yang menjalankan CSR-nya dan mana yang tidak.

Karena itu bila Forum CSR telah terbentuk, pemerintah bisa memberikan sanksi pada perusahaan yang tak mengumpulkan dana CSR. “Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa perubahan status perusahaan, dari yang sebelumnya memiliki izin, kemudian diubah jadi ilegal,” jelasnya.

Bila nantinya forum tersebut telah terbentuk, diharapkan ada alokasi anggaran rutin yang disalurkan perusahaan pada masyarakat. Manfaatnya, program masyarakat di berbagai bidang dapat menggunakan anggaran CSR. Syaratnya pengelolaan dana CSR itu harus transparan dan struktur forum dipercayakan pada orang-orang yang telah teruji.

“Bila forum itu mampu menghimpun dana CSR dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim, dapat dipastikan akan terkumpul anggaran besar. Jangan sampai setelah terkumpul dana dari perusahaan malah akan jadi masalah,” saran Baharuddin.

Dia mengungkap, pembentukan Forum CSR ini punya makna penting mengingat selama ini masih banyak pengusaha batu bara, sawit, dan lainnya yang menganggap CSR hanya program yang dijalankan sesuai kehendak perusahaan. Perusahaan baru mengeluarkan dana CSR setelah diminta masyarakat.

“Padahal CSR itu bukan bantuan, tetapi kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan pada masyarakat di sekitar perusahaan,” tegasnya. Harusnya, sambung Baharuddin, perusahaan berinisiatif menjalankan program CSR tanpa harus diminta penduduk sekitar perusahaan. (*/um)