BONTANG – Fraksi Golkar DPRD Bontang mendukung rencana pencabutan rekomendasi atau dukungan DPRD Bontang terhadap pembangunan NPK Cluster. Fraksi Golkar menilai wacana yang digulirkan Fraksi Nasdem itu sebuah langkah tepat.
Dukungan itu disampaikan langsung ketua Fraksi Golkar H Nursalam kepada wartawan, Kamis (19/1) kemarin. Dia membenarkan DPRD Bontang pernah mengeluarkan surat dukungan terhadap rencana pembangunan NPK Cluster.
Saat itu, pihak perusahaan menyampaikan investor tak mau melakukan pembangunan jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Surat dukungan itu memang ada,” kata Nursalam.
Kendati demikian, dia menduga terbitnya surat itu tidak melalui prosedur yang benar. Pasalnya, surat itu terbit tanpa persetujuan fraksi-fraksi di DPRD. Dia berharap Badan Kehormatan (BK) dewan dapat meninjau keabsahan surat dukungan tersebut.
“Saya tidak pernah tanda tangan. Kalau ada tanda tangan saya, pasti itu dipalsukan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa surat dukungan itu harus dicabut, dan dibahas kembali,” tegasnya.
Dia menegaskan pihaknya tak ada niat untuk tak mendukung pembangunan NPK Cluster. Akan tetapi, murni karena rencana pembangunan masih diselimuti persoalan.
“Kalau sudah clean and clear, tidak ada persoalan, tentu kami akan kembali memberikan surat dukungan. Makanya kami harap fraksi-fraksi yang lain di DPRD juga berpandangan yang sama,” ajaknya.
Di sisi lain, Salam–sapaan akrabnya–juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk berhati-hati memberikan izin untuk memulai pembangunan. Jangan sampai, izin tersebut diberikan sebelum suluruh persoalan clean and clear. Pasalnya, hingga saat ini masih ada sejumlah persoalan dan gejolak di masyarakat. Salah satunya terkait persoalan lokasi pembangunan.
“Karena masih ada aspek yang belum terpenuhi, yakni aspek sosial. Meskipun hanya kecil, tapi mereka juga harus didengarkan oleh DPRD, karena mereka masyarakat yang menempatkan wakilnya di DPRD,” katanya.
Sebelumnya, Fraksi Nasdem meminta persoalan rencana pembangunan NPK Cluster segera diselesaikan. Sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Seperti diketahui, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sejahtera (FMS) meminta agar pabrik dibangun 500 meter dari permukiman. Sedangkan, jarak terdekat antara rumah warga dengan pabrik sesuai dengan layout yang dirilis PT Pupuk Kaltim sejauh 336 meter.
Anggota Fraksi Nasdem Faisal menegaskan DPRD sangat mendukung pembangunan NPK Cluster. Bahkan surat rekomendasi telah diterbitkan. Rekomendasi itu diberikan setelah menerima permintaan dari PT Pupuk Kaltim terkait rencana pembangunan.
“Ada beberapa poin kami tegaskan waktu itu. Termasuk soal proteksi dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Juga kami tekankan pembangunan baru boleh dilaksanakan setelah seluruh persoalan clean and clear,” kata Wakil Ketua DPRD ini.
Namun, hingga kini rencana pembangunan masih belum memenuhi kriteria clean and clear. Melihat kondisi seperti ini, Fraksi NasDem mengusulkan agar surat rekomendasi itu dicabut.
“Dulukan diberikan beserta persyaratan. Kalau belum juga clear and clean lebih baik dicabut saja,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta agar izin prinsip pembangunan NPK Cluster juga dicabut.
“Karena harus clean and clear dulu seluruh persoalan,” tegasnya.
Selain terkait jarak, Faisal juga menegaskan perlu adanya kepastian agar ke depan tenaga lokal diprioritaskan. “Kalau perlu ada perjanjian. Jadi warga sekitar tidak cuma jadi penonton,” ungkapnya. Jika alasan perusahaan warga harus memiliki keahlian, katanya, maka bisa diadakan pelatihan terlebih dahulu. Sehingga saat proyek berlangsung, keahlian mereka bisa terpakai. (hd)
