BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bontang mengenai pentingnya keberadaan arsip/dokumen dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Menurutnya, seluruh aktivitas harus terekam (dalam arsip) sebagai bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap publik.
Hal ini disampaikan kepada 106 peserta Sosialisasi Peraturan Wali Kota Bontang No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Ballroom Hotel Tiara Surya, Senin (6/11) pagi.
“Semua proses pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya perlu kehati-hatian. Semua aktivitas OPD harus terekam dan tersimpan dengan baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Neni.
Ia pun berharap agar nantinya peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan baru yang diperoleh di OPD masing-masing. Penyelenggaraan arsip, lanjutnya, butuh komitmen.
“Arsip erat kaitannya dengan dokumen. Tanpa kita sadari, kita masih sembarangan. Bahaya seperti itu. Apalagi kalau ada pemeriksaan,” jelasnya.
Ia pun memotivasi peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Neni juga berharap jajarannya bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Dobi Rizami mengatakan terdapat tiga narasumber yang dihadirkan pada sosialiasi yang berlangsung selama dua hari ini. Salah satunya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim, M. Aswin. Dobi kemudian menjelaskan bahwa materi-materi yang disampaikan dalam sosialiasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan aparatur di bidang kearsipan dalam rangka keseragaman dan pemahaman tata kelola kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (hms8)
