BONTANGPOST.ID, Bontang – Sebanyak 15 ribu warga Bontang kehilangan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kini menggandeng perusahaan untuk membantu membiayai premi peserta yang terdampak.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penghentian bantuan tersebut menyasar peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Desil 1 hingga 5. Kelompok ini didominasi pekerja sektor informal, seperti pedagang kecil, pemilik warung, pekerja salon, hingga asisten rumah tangga.
“Yang paling terdampak seperti penjual pentol dan pedagang kecil lainnya. Total yang dihentikan pusat dan provinsi sekitar 15 ribu penerima manfaat,” ujarnya.
Data yang dihimpun Bontang Post menunjukkan, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan terdapat 26.899 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat di Kota Bontang. Setelah sekitar 15 ribu peserta dinonaktifkan, diperkirakan hanya tersisa sekitar 11.899 peserta yang masih menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengalokasikan sekitar Rp24 miliar melalui APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 56 ribu penerima manfaat.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkot mengajak 30 perusahaan di Bontang ikut berpartisipasi melalui skema pembiayaan bersama. Dalam skema itu, pemerintah menanggung iuran sebesar Rp17.800 per jiwa, sementara perusahaan menanggung sisa sekitar Rp20 ribu per jiwa.
Setiap perusahaan diproyeksikan membantu sekitar 500 peserta. Dengan skema tersebut, masing-masing perusahaan diperkirakan hanya perlu menyediakan sekitar Rp10 juta per bulan selama lima bulan, mulai Agustus hingga Desember 2026.
Neni mengakui kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh iuran peserta yang dinonaktifkan ditanggung melalui APBD. Karena itu, dukungan dunia usaha dinilai menjadi solusi agar ribuan warga tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
“Kalau kita sepenuhnya menanggung, kita tidak mampu. Tapi pemerintah terus mencari solusi, salah satunya menggandeng perusahaan untuk membantu,” katanya.
Pemkot Bontang sendiri baru mampu menyiapkan sekitar Rp1,3 miliar. Sementara kekurangan anggaran sekitar Rp1,5 miliar diharapkan dapat dipenuhi melalui kontribusi 30 perusahaan tersebut.
Menurut Neni, nilai kontribusi yang dibutuhkan dari masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan manfaat yang akan diterima masyarakat.
“Menurut saya Rp10 juta per bulan untuk tiap perusahaan itu kecil. Kami harap perusahaan bisa membantu,” pungkasnya. (*)
