bontangpost.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyatakan hingga saat ini 17 sekolah belum memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan sebagian sekolah sudah mengajukan proposal permohonan skema itu. Tetapi masih ada kelengkapan yang harus dipenuhi dulu.
“Ada yang harus direvisi dan dilengkapi berkasnya,” kata Bambang.
Kondisi itu membuat proposal yang diajukan tidak bisa masuk sebelum rekomendasi PTM terbatas tahap ketiga. Pihaknya berharap agar dokumen persyaratan itu bisa segera diajukan kelengkapannya. Sehingga rekomendasi akan masuk pertengahan bulan depan.
Diketahui, setiap satuan pendidikan dalam pengajuan proposal mencakup aspek kelengkapan sarana prokes, data jumlah guru yang divaksin, dan persetujuan dari orangtua melalui angket yang disebar. Biasanya visitasi akan dimulai pasca dua pekan PTM di tahap selanjutnya digeber. Setelah visitasi, Disdikbud akan melakukan pertemuan internal. Selanjutnya hasil visitasi diajukan ke kepala dinas untuk mendapatkan persetujuan.
Jumlah satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Bontang mencapai 83 sekolah. Rinciannya 56 SD dan 27 SMP. 66 sekolah telah memperoleh rekomendasi menggelar PTM terbatas sejauh ini. Mulai dari tahap pertama hingga ketiga. Artinya tinggal 20,4 persen dari jumlah satuan pendidikan yang belum memulai PTM terbatas.
“Intinya kami menunggu pengajuan dari mereka (sekolah). Jika ada proposal masuk maka kami langsung melakukan pengecekan berkas dan visitasi,” ucapnya.
Ia menegaskan kondisi dan situasi pandemi di Kota Taman menjadi pertimbangan utama dalam PTM terbatas. Bambang berharap tren penyebaran virus korona di Bontang supaya menurun.
“Penambahan kuota PTM terbatas itu mengacu situasi dan kondisi pandemi di Bontang. Harapannya ke depan Bontang sudah masuk PPKM level 1,” urainya.
Sebelumnya diberitakan, Disdikbud memberikan rekomendasi kepada 25 satuan pendidikan dapat memulai PTM terbatas sejak kemarin. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 420/1497/Dikbud.02. Jumlah itu mencakup 17 sekolah jenjang sekolah dasar dan delapan SMP. Pada tahap pertama lalu sebanyak 15 sekolah mendapatkan persetujuan. Disusul 26 satuan pendidikan memperoleh rekomendasi pada Oktober lalu. (*/ak)
