SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) banyak mengalami kekosongan kursi pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Bahkan sampai tingkat sekretaris, kepala bidang, dan kepala seksi (kasie).
Sehingga jabatan itu untuk sementara diisi oleh Plt. Bahkan, tidak di antara mereka yang rangkap jabatan. Kepala bidang merangkap Plt Sekretaris dan kepala.
Menyikapi hal itu, Bupati Kutim Ismunandar mengaku tak buru-buru melakukan pencarian pimpinan baru. Plt masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas di tahun 2018.
“Proses tahun anggaran berjalan. Menyelesaikan dulu (Plt) tugas yang ada,” ujar Bupati Ismu.
Kemungkinan kata dia, jika tak ada halangan, perombakan pimpinan akan dilakukan awal tahun 2019. Khususnya mengisi kursi yang kosong. Hal itu wajib dilakukan agar roda OPD berjalan maksimal seperti yang diharapkan.
“Di ujung tahun. Awal tahunan kemungkinan (mengisi kursi kosong),” kata mantan Sekda itu.
Tentu saja kata dia, pimpinan OPD nantinya yang dapat bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terpenting berkualitas dan diupayakan sesuai dengan kompetensinya.
“Karena kami mengharapkan pemimpin yang bekerja. Pemimpin yang peduli kepada masyarakat. Sehingga semua berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Penelitian (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan menuturkan jika banyak kursi jabatan yang kosong di Kutim. Ada beberapa faktor kursinya kosong tersebut. Pertama, masalah pensiun, mutasi, dan meninggal dunia.
Di antara kursi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong ialah Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Diskominfo, dan Badan Ketahanan Pangan.
Semua jabatan yang kosong itu merupakan jabatan inti yakni kepala dinas dan badan. Belum termasuk level kepala bidang dan kasie. Namun, Zai, sapaan akrabnya, tak berani menentukan waktu pengisian kursi jabatan tersebut. Semua katanya diserahkan kepada atasan yakni Bupati Kutim.
“Jadi ada jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Ini yang kosong. Jumlah masih rahasia. Pastinya banyak belum terisi,” kata Zai.
Paling banyak kata dia ialah yang pindah lokasi. Beberapa pejabat dan staf pindah kerja alias mutasi. Salah satunya ke provinsi.
“Jumlahnya masih di hitung. Eselon 2 dan 3. Ada yang sudah pindah, ada pula masih dalam tahap proses pengalihan,” katanya.
Zai menyebut, siapapun yang pindah akan direstui. Asalkan berkasnya lengkap. Mengenai alasan tak jadi masalah. Sebab, dari beberapa penjelasan ada berbagai macam alasan untuk pindah namun Pemkab Kutim, tak peduli. Sebab itu merupakan hak mereka asal tak bertentangan dengan aturan.
“Ada yang mau mendekatkan diri dengan keluarga, karena sakit, masalah orang tua sakit, dan lainnya. Jadi mutasi sudah biasa,” tegas Zai. (dy)
