BONTANGPOST.ID, Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda terus mendorong masyarakat untuk menjalani skrining HIV sebagai langkah deteksi dini. Hingga akhir 2025, jumlah kasus HIV yang tercatat di Kota Tepian mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, baru sekitar separuh penderitanya yang menjalani pengobatan.
Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan tingginya angka kasus HIV bukan hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, HIV merupakan fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus yang belum terdeteksi karena masyarakat belum menjalani pemeriksaan.
“Fenomena HIV ini seperti gunung es. Kalau kita tidak aktif melakukan skrining, maka kasusnya tidak akan terlihat. Semakin banyak kita melakukan skrining, semakin banyak pula penderita yang ditemukan sehingga bisa segera diobati,” ujarnya.
Ismed menjelaskan, deteksi dini menjadi kunci dalam pengendalian HIV, sebagaimana penanganan penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis (TB). Semakin cepat seseorang mengetahui status kesehatannya, semakin besar peluang untuk memperoleh pengobatan dan mencegah penularan lebih lanjut.
Hingga akhir 2025, sekitar 4.000 kasus HIV telah tercatat di Samarinda. Namun, baru sekitar 2.000 orang yang menjalani terapi.
“Yang kita obati baru sekitar 2.000 orang. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Kadang kita sudah menemukan penderitanya, tetapi mereka masih sulit menjalani pengobatan,” jelasnya.
Menurut Ismed, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan HIV adalah masih kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Karena itu, Dinkes terus mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan perlakuan diskriminatif.
“Stigma itu yang harus dihilangkan. Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Kalau masyarakat mau melakukan skrining saja, itu sudah menjadi langkah yang sangat baik,” katanya.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan obat HIV maupun tuberkulosis. Seluruh kebutuhan obat dipasok oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
“Obat HIV maupun TBC semuanya didistribusikan dari pemerintah pusat. Jadi masyarakat tidak perlu takut karena pengobatan penyakit ini memang menjadi kewajiban pemerintah,” tegasnya.
Dinkes Samarinda akan terus memperluas edukasi dan layanan skrining agar semakin banyak masyarakat mengetahui status kesehatannya dan segera memperoleh pengobatan apabila terdiagnosis HIV. (prokal)
