SANGATTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan menyambangi Kutim, 2 Agustus mendatang. Namun, yang akan datang bukanlah bidang penindakan, melainkan pencegahan.
Belum diketahui pasti maksud kedatangan KPK ke Kutim. Akan tetapi, dari hasil rapat koordinasi mingguan di Ruang Meranti, Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim, Suko Buono sedikit membuka gambaran. Dirinya meminta kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kutim, agar mengumpulkan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Selama ini kami berhubungan baik dengan KPK. Tentu kepercayaan terhadap pemerintahan yang jujur perlu dipelihara,” ujar Suko.
Dalam rapat tersebut, dirinya menyatakan masih sekira 600 pegawai yang belum menyerahkan LHKPN. Ini terungkap dari pertanyaan Bupati Kutim ke Itwil Kutim. “Ya sekira segitu (600-san). Tetapi jelasnya tanya langsung ke atasan,” katanya yang sedikit tertutup.
Dirinya memastikan kunjungan KPK ke Kutim. Sebab, KPK sudah melayangkan surat resmi ke Itwil Kutim. Karenanya, perlu disiapkan beberapa hal penting agar bisa saling sharing informasi dengan lancar.
Sementara itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menegaskan, KPK datang ke Kutim hanya melakukan kunjungan kerja. Diantaranya berkomunikasi dengan pemerintah daerah.
“Kami bekerja sama dengan KPK sejak lama. Saya pikir ini merupakan proses untuk memasukkan data ke sistem online,” katanya.
Terkait LHKPN, dirinya menegaskan akan mengadakan rapat khusus membahas hal tersebut dengan para pejabat terkait. Sebab, LHKPN merupakan hal penting.
“Semua daerah rata-rata memiliki kesamaan dalam mengelola LHKPN, yakni sama-sama ada masalah dan kendalanya. Kami akan siapkan data lengkap agar transparan,” katanya.
Dia menjelaskan, KPK yang datang berkunjung ke Kutim, 2 Agustus mendatang yakni dari divisi pencegahan. Bukan divisi penindakan.
“Artinya, kami akan lebih membahas bagaimana cara dan solusi pencegahan masalah di pemerintahan daerah,” jelasnya. (dy)
