bontangpost.id – Berjam-jam melakukan aksi demonstrasi, mahasiswa Bontang yang tergabung dalam Ampera akhirnya diizinkan masuk Kantor DPRD Bontang.
Jajaran Pemerintah Kota Bontang, 14 anggota DPRD Bontang, Kapolres Bontang dan instansi terkait akhirnya bersedia melakukan audiensi bersama para demonstran.
Dari empat tuntutan yang menjadi atensi mereka. Utamanya, penolakan kenaikan harga BBM dan penanganan banjir.
Penanggung Jawab Demonstrasi Risardi mempertanyakan janji politik Basri-Najirah untuk menuntaskan persoalan banjir. Menurutnya, selama setahun memimpin, hasil program penanganan banjir di Bontang sama sekali belum terlihat.
“Selama ini mana hasil kinerjanya. Sampai sekarang banjir yang terjadi di masyarakat tetap tinggi bahkan semakin parah,” serunya.
Bahkan, mereka mengklaim pemerintah tidak serius menanganani banjir besar yang terjadi sejak 2019 lalu. Menurutnya, saat banjir terjadi pemerintah tidak terfokus pada bencana. Melainkan hanya sebuah program wacana.
Untuk itu, mewakili demonstran lainnya, ia meminta Pemkot Bontang serta anggota DPRD bontang untuk komitmen dalam menyatakan sikap mengatasi banjir.
“Miris rasanya janji politik di awal sampai sekarang belum dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Menjawab tuntutan itu, Wakil DPRD Bontang Agus Haris mengatakan bahwa saat ini Pemkot Bontang sudah mengalokasikan pos anggaran ke Dinas PUPR juga DLH untuk menyelesaikan banjir. Selain itu pihaknya juga menganggarkan 10 persen APBD untuk penanganan banjir.
Menurutnya, dalam satu tahun memimpin banjir yang masih sering terjadi tidak bisa langsung terhenti. Lantaran debit air di Bontang terus mengalami peningkatan.
Kata dia, secara kelembagaan, DPRD Bontang telah berupaya untuk mengatasi banjir dengan membentuk tim pansus penanggulangan banjir. Oleh sebab itu, pihaknya akan berkomitmen untuk terus melakukan terobosan dalam menuntuskan banjir.
“Memang belum terlihat. Maka dari itu kita beri kesempatan kepala daearah untuk menyelesaikan hal ini. Kami berjanji akan terus mengawal penanganan banjir di Bontang” ujar Agus.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah menjawab tuntutan mahasiswa soal keseriusan penanganan banjir. Selama ini, menurutnya pemerintah cukup serius menangani banjir.
Hal itu terlihat dari beberapa program jangka pendek sudah mulai berjalan. Yaitu pembangunan turap di Kelurahan Api-Api dan Kelurahan Gunung Elai. Selain itu, melakukan kunjungan ke pemerintah pusat untuk meminta anggaran bantuan dana dalam penanganan banjiran.
“Jujur tiga bulan pertama kami memimpin itu sudah terjadi banjir Bontang. Kami langsung turun sebagai bentuk keseriusan. Dan juga hal kecil yang kami lakukan adalah Jumat bersih. Alhamduliah, karena konsisten berdampak baik ke lingkungan,” urainya.
Selanjutnya, kata Najirah pihaknya juga menggandeng perusahaan untuk meminta bantuan alat berat dalam melakukan pengerukan sedimen di beberapa sungai.
“Kami meminta perusahaan untuk turut terlibat. Utamanya mereka membantu alat ekskavator,” tandasnya.
Sebagai informasi, aksi demonstrasi di Kantor DPRD Bontang sempat diwarnai kisruh. Lantaran terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian juga Satpol PP saat mahasiswa ingin menerobos masuk ke dalam gedung. Sebanyak 220 petugas kepolisian dan 20 anggota Satpol PP mengawal demonstrasi ini.
Selanjutnya, para demonstran kembali melanjutkan aksinya di titik terakhir yakni Simpang tiga Ramayana. (*)
