SAMARINDA – Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda melakukan demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Selasa (24/4) kemarin. Mahasiswa meminta wakil rakyat untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait penangganan kasus kebocoran pipa PT Pertamina di Teluk Balikpapan.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai wakil rakyat belum mengambil langkah penyelesaian terkait kasus tersebut. Mahaiswa memandang, pembentukan pansus tersebut sangatlah penting untuk mengungkap beragam kejanggalan di balik tragedi berdarah tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kasdian mengungkapkan, penelusuran dan penyidikan sebab dan akibat kasus Teluk Balikpapan masih menyimpan beragam misteri yang belum diungkap aparat kepolisian dan pemerintah.
Karena itu PMII Cabang Samarinda menilai, kerja tim investigasi yang pernah dibentuk aparat kepolisian dan pemerintah masih belum memberikan hasil yang memuaskan bagi rakyat. Padahal kasus tersebut sudah bergulir sejak bulan lalu.
“Sudah tiga pekan tim investigasi melakukan penelitian tragedi berdarah tersebut. Tetapi hanya menghasilkan rekomendasi pengangkatan pipa yang bocor. Padahal masalah sebenarnya bukan hanya di situ,” sebutnya, Selasa (24/4) kemarin.
Kata dia, pansus yang dibentuk melalui Komisi III DPRD Kaltim dapat mendorong pendalaman sebab serta akibat yang ditimbulkan dari kebocoran pipa tersebut. Pasalnya mahasiswa menduga sebab kebocoran pipa masih belum diungkap secara tuntas.
“Seharusnya sebagai wakil rakyat, Komisi III mengambil inisiatif agar melakukan pengawasan terhadap kinerja tim investigasi. Jangan sampai tim itu hanya bekerja tanpa ada pengawasan,” katanya.
Tugas berikutnya, lanjut Kasdian, pansus dapat menekan Pertamina untuk memberikan ganti rugi terhadap korban. Baik korban yang telah meninggal dunia maupun korban yang merasakan efek negatif dari pencemaran lingkungan di sekitar Teluk Balikpapan.
Terutama harus didata nelayan yang dirugikan dari kasus ini. Karena banyak nelayan yang berhenti berlayar setelah tragedi berdarah itu terjadi. Sehingga para nelayan banyak yang dirugikan.
“Keluarga korban juga harus diperhatikan. Bagaimana nasib mereka setelah tulang punggung keluarga meninggal dunia. Walaupun Pertamina sudah menjanjikan ganti rugi, janji pemberian pekerjaan, dan pendidikan bagi keluarga korban, tetapi kami menilai itu masih belum layak untuk keluarga korban,” tambahnya.
Kasdian menegaskan, pemberian ganti rugi tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang harus dipastikan Pertamina menjalankan tanggung jawabnya. Termasuk masa depan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Kehidupan yang layak dalam jangka panjang harus dipastikan.
“Itulah tugas pansus yang kami nilai penting untuk mengawasi masalah ini,” sambung Kasdian.
Dalam demonstrasi tersebut, tidak ada satu pun anggota dewan yang menanggapi tuntutan mahasiswa. Salah seorang Staf Bagian Humas DPRD Kaltim yang melakukan mediasi dengan mahasiswa menyebut, seluruh anggota dewan sedang tugas di luar kantor.
Begitu juga dengan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy yang dihubungi Metro Samarinda. Pesan via whatsapp hanya hanya dibaca, namun tidak ada tanggapan. (*/um)
