bontangpost.id – Pengembalian buaya Riska yang telah dievakuasi menimbulkan polemik. Pasalnya, wacana pemerintah untuk mengembalikan buaya, termasuk buaya Riska mendapat penolakan dari sebagian warga Guntung.
“Karena sudah ada korban. Artinya kan ada konflik antara satwa dengan manusia,” kata Ketua Lembaga Adat Kutai Kota Bontang Darmawi, Rabu (15/11/2023).
Ia pun menyayangkan sikap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang hanya menyambangi kediaman Ambo untuk membicarakan buaya Riska, sementara korban dari gigitan buaya tidak dijenguk.
“Lebih berperikebinatangan dari pada perikemanusiaan,” jelas dia.
Selain itu, ia mempertanyakan urgensi dari pendirian penangkaran. Apabila kondisi penangkaran di Balikpapan kurang memadai untuk buaya, menurutnya lebih baik pemerintah provinsi fokus memperbaiki fasilitasnya.
“Saya kira lebih besar dana untuk pembangunan ketimbang merehabilitasi yang ada saat ini,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim Dheny Mardiono menekankan agar konflik horizontal antara satwa dengan manusia diselesaikan terlebih dahulu. Artinya tidak boleh ada pro dan kontra lagi terkait hal tersebut.
“Sebelum nantinya mendirikan penangkaran ataupun lembaga konservasi. Jelasnya, kedua opsi itu tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan badan usaha seperti koperasi hingga BUMD,” terangnya.
Lebih lanjut, yang perlu dipikirkan bukan hanya satu buaya, sehingga pembahasan teknisnya ialah mencakup 40 ekor buaya yang sebelumnya telah dievakuasi dari Bontang.
“Kalau hanya satu enggak mungkin. Kenapa pilih kasih, sedangkan prinsip kami adalah menyelamatkan konflik antara satwa dan manusia,” pungkasnya. (*)
