BONTANGPOST.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut.
Menanggapi hal itu, PDIP menyebut akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah melihat isu ini karena maraknya persoalan korupsi. Ia menambahkan, pemilihan langsung yang selama ini berjalan telah sesuai konstitusi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah.
“Kami akan memperkuat kajian terlebih dahulu mengenai mana yang lebih memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Hasto usai Konferda dan Konfercab DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, hal terpenting adalah meningkatkan kualitas demokrasi. “Bagaimana menghasilkan pemimpin yang benar-benar berproses dari bawah dan memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengubah daerah,” katanya.
Ia menyebut, pembangunan tata ruang, penciptaan lapangan kerja, dan kedaulatan pangan dapat terwujud apabila kualitas pemimpin meningkat. Sikap PDIP terkait usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Nanti dalam rapat kerja nasional akan dibahas. Ini hal strategis dan harus mendengarkan kepala daerah,” ujarnya.
PDIP ingin mengetahui pandangan kepala daerah mengenai sisi positif dan negatif pemilu langsung. “Demokrasi merupakan kesepakatan, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan,” tambahnya.
Hasto menjelaskan, PDIP menerapkan demokrasi sesuai ideologi Pancasila yang didukung merit sistem. Dalam menetapkan seseorang, PDIP memperhatikan rekam jejak dan kemampuan, meski tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun.
PDIP memiliki strategi untuk menyerap harapan rakyat serta memastikan kelembagaan dan fungsi partai berjalan. Hal ini juga ditekankan dalam pembukaan Konferda DPD PDIP Kalimantan Timur.
“Etika dan moral dalam politik itu penting. Jadi bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi membangun peradaban,” tegasnya kepada para kader.
Hasto juga menyoroti adanya pihak yang menyalahgunakan sistem pemilu langsung. “Dana menjadi segalanya. Padahal bagi PDIP, rakyat adalah segalanya,” tutupnya. (*)
