BONTANGPOST.ID, Bontang – Menanggapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (AH), menyebut ada sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi.
Diketahui, nilai SPI Bontang turun dari 77,69 pada 2024 menjadi 73,92 tahun ini. Meski masih berada pada kategori waspada, Bontang turun ke peringkat keempat dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Agus Haris mengatakan ada tiga faktor utama yang memengaruhi menurunnya skor integritas tersebut. Pertama, persepsi pegawai terhadap pimpinan OPD yang dinilai belum konsisten menjalankan aturan.
Kedua, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ketiga, pegawai merasa tidak aman melaporkan pelanggaran karena minimnya kepercayaan pada mekanisme pelaporan internal.
“Pastinya kami pemerintah akan melakukan evaluasi. Terutama menekan kepada para kepala OPD untuk menjadi contoh yang baik kepada para bawahannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah pembenahan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan meminta laporan berkala mengenai progres perbaikan, termasuk proses mutasi dan promosi jabatan.
Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan atau ketidaksukaan personal.
Selain itu, AH menekankan pentingnya disiplin dasar, seperti ketepatan waktu hadir para kepala OPD. Menurutnya, perilaku pimpinan sangat memengaruhi budaya kerja pegawai di bawahnya.
Dalam pelayanan publik, terutama perizinan serta pengadaan barang dan jasa, AH meminta seluruh proses benar-benar sesuai aturan.
Tidak ada “jalan pintas” atau pembayaran yang tidak tercantum. Jika ada biaya resmi, kata dia, harus diumumkan secara terbuka.
“Transparansi ini perlu agar masyarakat percaya, dan pegawai pun taat pada aturan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan agar kepala OPD terus memberikan arahan kepada pegawai agar bekerja sesuai program dan penetapan RPJMD. Sebab para kepala dinas adalah perpanjangan tangan kepala daerah dalam memastikan kebijakan berjalan.
Ke depan, evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan di seluruh OPD, mulai dari tingkat pimpinan hingga staf. AH mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, untuk menyusun langkah pengawasan yang lebih sistematis.
“Kami yakin jika dilakukan secara bertahap dan konsisten, integritas lembaga dan pegawai bisa meningkat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Kota Balikpapan meraih peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK se-Kaltim pada Hari Anti Korupsi Sedunia 2025.
SPI adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh KPK untuk memotret integritas lembaga publik (dicerminkan oleh Indeks Integritas Nasional) berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ekspert (ahli).
SPI merupakan media partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dengan mendorong perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik.
SPI merupakan instrumen resmi KPK yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan integritas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, mengungkapkan apresiasi dan rasa syukur atas prestasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya. (*)
