BONTANGPOST.ID, Samarinda – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur mendesak DPRD Kaltim segera menindaklanjuti pakta integritas yang telah disepakati dalam aksi demonstrasi, Selasa (21/4/2026). Kesepakatan tersebut dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memenuhi tuntutan massa.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Faturahman, menegaskan bahwa seluruh poin yang telah disepakati harus direalisasikan.
“Yang disepakati dengan DPRD itu soal integritas. Artinya semua tuntutan harus dikabulkan dan dipenuhi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi. Jika tidak dijalankan, hal itu dinilai sama dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya dikritik oleh massa aksi.
“Kalau hanya ditandatangani tapi tidak dijalankan, sama saja tidak ada gunanya,” ujarnya.
Faturahman mengakui bahwa pakta integritas memiliki tahapan lanjutan dalam mekanisme internal DPRD. Namun, ia meminta proses tersebut tidak berlarut-larut.
“Kami paham ada mekanismenya, tapi harus segera. Fungsi pengawasan ini sudah sering diabaikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak memperlambat realisasi tuntutan yang telah disepakati.
“Jangan sampai pakta integritas ini justru dibuat berlarut-larut. Harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Dalam pakta integritas tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang diajukan aliansi. Pertama, DPRD diminta mengaudit seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, mengaudit jajaran yang memiliki keterkaitan dengan gubernur, baik hubungan keluarga maupun kerabat. Ketiga, DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap jalannya pemerintahan.
“Intinya DPRD harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, massa aksi telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota dewan. Sementara Ketua DPRD Kaltim tidak hadir menemui massa.
Usai pertemuan, massa bergerak ke kawasan Masjid Islamic Center Samarinda sekitar pukul 13.00 Wita untuk beristirahat. Aksi kemudian dilanjutkan ke kompleks Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 14.00 Wita.
Namun hingga sore menjelang malam, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tidak menemui massa. Sekitar pukul 18.00 Wita, sebagian massa mulai membubarkan diri. Tak lama berselang, situasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat kepolisian berhasil mengendalikan kondisi di Jalan Gajah Mada pada pukul 20.00 Wita. (KP)
