BONTANGPOST.ID – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait struktur Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) menuai reaksi dari kader Partai Gerindra di DPRD Kaltim.
Dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026), Rudy menilai penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, dalam struktur TAGUPP merupakan hal yang wajar karena menjadi hak prerogatif gubernur. Ia juga membandingkan hal tersebut dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang melibatkan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
Pernyataan itu kemudian menuai kritik. Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menilai perbandingan tersebut tidak tepat.
“Status Bu Hijrah tidak bisa disamakan dengan Pak Hashim. Posisi keduanya berbeda,” ujarnya.
Afif menjelaskan, Hijrah Mas’ud masuk dalam struktur resmi pemerintahan daerah dan menerima gaji dari negara. Sementara Hashim, menurutnya, tidak berada dalam struktur pemerintahan.
“Hijrah dipilih gubernur dan digaji negara. Jangan menjadikan presiden sebagai pembenaran,” tegasnya.
Ia juga menilai tidak ada urgensi bagi adik gubernur untuk mengisi posisi tersebut, karena masih terdapat wakil gubernur maupun sekretaris daerah yang memiliki fungsi representatif.
“Kalau gubernur berhalangan, ada wakil gubernur dan sekda. Tidak perlu diwakili keluarga,” tambahnya.
Afif bahkan meminta Rudy mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
“Saya meminta gubernur mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka,” ujarnya.
Senada, Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, juga menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan kurang etis.
“Tidak apple to apple jika dibandingkan dengan Presiden. Beliau adalah simbol negara,” katanya.
Diketahui, Hijrah Mas’ud saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua TAGUPP. Rudy sebelumnya menyebut kehadiran adiknya diperlukan untuk membantu menangani sejumlah urusan tertentu. (sapos)
