BONTANGPOST.ID, Samarinda – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti penurunan anggaran program Jospol (Jaminan Sosial Keagamaan) di Kalimantan Timur. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim membagi kuota secara adil ke seluruh kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Neni saat menghadiri forum Musrenbang RKPD 2027, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, meski program Jospol dan Gratispol selama ini cukup membantu daerah, alokasi untuk Bontang dinilai belum terlihat jelas dalam paparan pemerintah provinsi.
“Saya melihat anggaran Jospol untuk penggiat agama turun drastis, tinggal Rp300 juta. Itu mungkin hanya cukup untuk sekitar 10 sampai 14 orang,” ujarnya.
Neni membandingkan dengan target awal program yang mencapai ribuan orang. Hingga saat ini, realisasinya baru sekitar 800 orang yang telah diberangkatkan.
Dengan sisa target yang masih besar, ia menilai distribusi program perlu dilakukan lebih merata.
Ia menegaskan, pembagian kuota tidak boleh terpusat di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Bontang hanya mendapat jatah sekitar 10 orang.
“Minimal setiap kabupaten/kota dapat. Jangan sampai hanya terpusat di kota tertentu saja,” tegasnya.
Selain itu, Neni juga meminta agar penurunan anggaran ini disosialisasikan secara terbuka kepada para penggiat agama melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Ia mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Namun, transparansi dan pemerataan tetap harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program.
“Supaya tidak terjadi distorsi di masyarakat, perlu disampaikan bahwa memang ada penurunan APBD. Tapi pembagiannya tetap harus adil,” pungkasnya. (KP)
