BONTANGPOST.ID, Bontang – Mekanisme antrean pembelian solar bersubsidi di SPBU Tanjung Laut mulai diatur oleh Pemkot Bontang. Langkah ini bertujuan mengurai kepadatan antrean sekaligus membatasi praktik penguasaan nomor antrean oleh pihak tertentu. Skema baru tersebut masih berstatus uji coba dan akan terus dievaluasi sebelum diterapkan secara lebih luas.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan, perubahan sistem dilakukan setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama terkait sulitnya memperoleh nomor antrean setiap hari.
Menurutnya, selama ini kuota antrean yang dibuka setiap hari berkisar 150 hingga 160 nomor. Kondisi tersebut membuat banyak kendaraan tidak kebagian antrean, sementara keesokan harinya mereka harus kembali bersaing dari awal.
Dalam skema baru itu, jumlah antrean yang diterbitkan langsung menjadi sekitar 300 nomor. Namun, nomor tersebut dibagi untuk dua hari pelayanan, masing-masing sekitar 150 kendaraan per hari. Dengan demikian, pemilik nomor antrean sudah mengetahui jadwal pengisian sejak awal dan tidak perlu kembali berebut antrean setiap hari.
Arif menjelaskan, pola tersebut juga diharapkan dapat mengurangi peluang oknum yang selama ini diduga mampu memperoleh nomor antrean setiap hari menggunakan berbagai cara. “Kalau sistemnya dua hari sekali, otomatis kesempatan orang yang setiap hari mendapatkan antrean menjadi lebih kecil. Ini yang ingin kami kurangi,” ucapnya.
Karena itu, Pemkot Bontang memilih menerapkan sistem tersebut dalam bentuk uji coba terlebih dahulu sambil memantau dampaknya di lapangan. “Kami tetap evaluasi terus. Ini masih tahap percobaan. Kalau ternyata efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru, tentu akan dilanjutkan,” tutur dia.
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan pembenahan sistem antrean dalam jangka panjang. Saat ini Bagian Perekonomian dan SDA telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk membangun sistem antrean digital yang terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, seluruh antrean pembelian solar di beberapa SPBU nantinya akan berada dalam satu platform sehingga setiap kendaraan hanya dapat memperoleh satu nomor antrean pada satu SPBU dalam satu periode.
Arif menuturkan, konsep tersebut serupa dengan sistem antrean layanan di fasilitas kesehatan maupun Samsat yang telah menggunakan basis digital terpusat. “Ke depan kami ingin dibuatkan sistem yang terintegrasi. Jadi masyarakat hanya bisa memperoleh satu antrean di satu SPBU. Tidak bisa lagi hari ini mendapat antrean di satu SPBU lalu berpindah ke SPBU lain untuk mengambil antrean lagi,” terangnya.
Menurutnya, sistem tersebut diyakini akan membuat distribusi solar bersubsidi lebih adil karena peluang setiap kendaraan memperoleh kuota menjadi lebih merata. Namun, penerapan kebijakan itu belum dapat dilakukan di seluruh SPBU penyalur solar bersubsidi. Untuk saat ini, uji coba difokuskan di SPBU Tanjung Laut karena memiliki pola distribusi yang lebih memungkinkan dibandingkan SPBU lain.
Sementara itu, SPBU AKWI masih dalam tahap kajian lantaran pasokan solar di lokasi tersebut tidak tersedia setiap hari. Dalam satu pekan, distribusi solar hanya dilakukan sekitar dua hingga tiga kali sehingga memerlukan pengaturan berbeda. Adapun SPBU di kawasan Kilometer 3 dan Kilometer 8 belum dapat menerapkan pola serupa karena melayani banyak kendaraan lintas daerah, sehingga karakteristik antreannya dinilai lebih kompleks. (ak/riz/kp)
