BONTANGPOST.ID, Makaham Ulu – Musim kemarau kembali berdampak pada distribusi kebutuhan pokok di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim).
Warga di kawasan hulu tersebut mengandalkan Sungai Mahakam sebagai jalur utama distribusi kebutuhan pokok. Namun, surutnya debit sungai membuat speedboat yang biasa mengangkut barang kesulitan beroperasi.
Kondisi itu berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. Harga beras disebut telah menembus Rp1 juta per karung, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) berkisar Rp30 ribu per liter.
Dua pemuda di kawasan perbatasan, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava, menyampaikan kondisi tersebut melalui pernyataan terbuka di media sosial. Mereka meminta pemerintah lebih serius memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah paling hulu Kaltim terpenuhi.
Menurut keduanya, persoalan yang dihadapi warga Long Apari tidak semestinya hanya dilihat sebagai dampak musim kemarau. Mereka menilai kondisi tersebut juga menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat perbatasan.
“Long Apari itu bukan wilayah asing. Long Apari adalah akta kelahiran NKRI. Tapi kenapa setiap kemarau tiba, kami harus membayar kemerdekaan ini dengan kelaparan?” tulis mereka kepada Kaltim Post (grup Prokal.co), Jumat (7/8/2026).
Mereka mempertanyakan tingginya harga kebutuhan pokok ketika jalur distribusi melalui Sungai Mahakam terganggu.
“Jangan tanya kenapa harga beras Rp1 juta. Tanya, di mana negara saat kapal logistik tidak bisa masuk Mahakam. Jangan tanya kenapa LPG Rp750 ribu. Tanya, di mana subsidi yang katanya untuk rakyat,” sebut mereka.
Minta Pembangunan Tak Berhenti di Perbatasan
Kornelius dan Benediktus menegaskan, masyarakat Long Apari tidak meminta belas kasihan. Mereka menuntut hak sebagai warga negara yang selama ini turut menjaga kawasan perbatasan Indonesia dan kelestarian hutan.
Mereka juga menilai berbagai program pembangunan yang selama ini diumumkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Program ada. Anggaran ada. Proyek ada. Tapi sampai di Long Apari tinggal namanya saja. Kemarau boleh datang setiap tahun, tetapi pengabaian tidak boleh diulang setiap tahun,” ungkapnya.
Keduanya meminta pemerintah tidak lagi menjadikan kondisi geografis sebagai alasan lambatnya pembangunan dan distribusi logistik ke Long Apari.
“Cukup sudah narasi terpencil. Cukup sudah alasan akses sulit. Sulit karena tidak pernah mau dimudahkan. Terpencil karena sengaja ditinggalkan,” demikian isi pernyataan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Kornelius dan Benediktus menegaskan masyarakat Long Apari tetap mencintai Indonesia dan tidak sedang menuntut pemisahan diri.
Mereka hanya berharap pemerintah menghadirkan solusi nyata agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, termasuk ketika musim kemarau menyebabkan jalur distribusi sungai terganggu.
“Kami bukan meminta pisah. Kami menuntut negara hadir,” tutur mereka. (prokal)
