BONTANGPOST.ID, Bontang – Sembilan partai politik (parpol) di Bontang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dengan total Rp735.885.000. Golkar menjadi penerima dengan nominal terbesar.
Bantuan keuangan parpol tahun anggaran 2026 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris di Pendopo Wali Kota Bontang, Senin (5/10/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang Deddy Haryanto menjelaskan, besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh setiap parpol pada Pemilu. Tahun ini, nilai bantuan ditetapkan Rp7.500 untuk setiap suara sah.
Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 343 Tahun 2026 tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026.
“Bantuan yang diberikan masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp7.500 per suara sah. Kami berharap dana ini dimanfaatkan sesuai ketentuan dan mendukung kegiatan pendidikan politik,” jelas Deddy.
Dari sembilan penerima, Golkar memperoleh bantuan Rp205.440.000 berdasarkan 27.392 suara sah. Selanjutnya PKB menerima Rp122.250.000 dari 16.300 suara, kemudian PDI Perjuangan sebesar Rp90.645.000 dari 12.086 suara.
Gerindra mendapatkan Rp89.977.500 berdasarkan 11.997 suara. PKS menerima Rp53.947.500 dari 7.193 suara, sedangkan NasDem memperoleh Rp51.997.500 berdasarkan 6.933 suara.
PAN menerima Rp46.642.500 dari 6.219 suara. Sementara Demokrat mendapatkan Rp40.507.500 berdasarkan 5.401 suara dan Gelora memperoleh Rp34.477.500 dari 4.597 suara sah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi parpol sesuai aturan. Karena itu, pengelolaan anggaran diminta dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi harus terus dijaga agar seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Neni.
Ia juga menyinggung penilaian terhadap pengelolaan bantuan keuangan parpol di Bontang yang disebut mendapat hasil baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
Menurut Neni, capaian tersebut perlu dipertahankan. Ia berharap bantuan yang diterima tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal partai, tetapi juga mendukung kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Saya berharap bantuan keuangan ini dapat dialokasikan dan dioptimalkan untuk mendukung program-program edukasi,” ujarnya.
Deddy menambahkan, Kesbangpol tetap melakukan pemantauan terhadap penggunaan bantuan tersebut. Masing-masing parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
“Kami akan tetap melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap laporan penggunaan bantuan tersebut,” pungkasnya. (*)
