SANGATTA – Predikat untuk menjadi Kabupaten Laik Anak untuk Kutai Timur, sepertinya masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya banyak faktor yang dinilai menjadi penyebab Kutim yang kini bersamaan dengan Kabupaten Mahakan Ulu (Mahulu), menjadi dua daerah di Kaltim yang belum bisa berpredikat tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kutim, Aisyah mengakui hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Sebab, agar target itu bisa tercapai, perlu campur tangan dari semua elemen masyarakat dan stakeholder.
“Jadi bukan hanya satu instansi saja yang bergerak,” ucap Aisyah.
Belum tercapainya target Kabupaten Laik Anak bagi Kutim ini, kata dia, disebabkan anak tidak dianggap mempunyai peran dan bagian dalam pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari usulan perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga Musyawaran Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Tidak pernah ada usulan terkait pembangunan fasilitas bermain bagi anak, seperti taman bermain anak dan sejenisnya.
“Belum lagi di Kutim juga minim wadah wisata atau rekreasi keluarga,” lanjutnya.
Lantas, kata Aisyah, hal inilah yang menyebabkan sejak kecil anak sudah terbiasa dengan handphone (HP) atau hanya menonton televisi di rumah. Menyebabkan anak tidak memiliki keinginan bermain bersama teman seusianya dan lebih mengurung diri dari pergaulan. Padahal, anak wajib melewati fase atau masa tumbuh kembang mereka.
Sehingga mematangkan fisik dan kejiwaan anak secara normal dan alami. Tanpa melewati fase tumbuh kembang tersebut, ini yang kemudian menyebabkan anak menjadi liar saat mulai mengenal dunia luar atau pergaulan.
“Memang untuk kasus eksploitasi atau pekerja anak di Kutim, sangat minim. Namun jika dilihat setiap tahunnya, tren kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kutim terus mengalami peningkatan,” tutur Aisyah. (aj)
