BELUM masuknya alokasi kekurangan bonus atlet yang bertanding di PON Jabar dalam APBD-P 2017 disayangkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Kata dia, seyogyanya hal ini tidak terjadi. Karena dari awal pemprov dan DPRD telah berkomitmen untuk membayarkan bonus atlet tersebut. Termasuk kekurangannya sekira Rp 14 miliar.
“Ini kan janjinya kepala daerah kepada atlet. Janji itu wajib ditepati. Kalau sampai tidak ditepati maka semua elite politik di Kaltim termasuk di DPRD sendiri yang berdosa,” kata Rusman kepada awak media usai pertemuan dengan para atlet.
Menurut dia, kalau kekurangan bonus ini tidak dimasukkan ke dalam APBD-P, maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia olahraga di Kaltim. Pasalnya para atlet telah melakukan kewajiban mereka dengan berkompetisi sebaik mungkin untuk meraih prestasi demi mengharumkan nama Benua Etam.
“Ini bukan komitmennya atlet, loh. Ini kan janjinya kepala daerah kepada atlet. Para atlet sudah melakukan apa yang mesti dilakukan. Sekarang haknya mereka. Keringat mereka sudah mengucur, masa tidak bisa dialokasikan?” terangnya.
Padahal menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan bonus ini relatif kecil dibandingkan anggaran-anggaran lainnya. Rusman menerangkan, total anggaran bonus atlet secara keseluruhan mencapai Rp 38,9 miliar. Sebagian besar anggarannya senilai Rp 24 miliar telah dialokasikan dalam APBD Murni 2017. Sementara kekurangannya sekira Rp 14 miliar yang kini dipersoalkan para atlet, semestinya dialokasikan dalam APBD-P 2017.
“Utang pemprov kepada atlet berupa kekurangan bonus sebesar kurang lebih Rp 14 miliar ini yang mesti dialokasikan. Kemarin itu kan sudah disepakati jumlah keseluruhan Rp 38,9 miliar. Angka itu tidak boleh dikurangi lagi,” jelas politisi PPP ini.
Rusman menyebut penyaluran bonus atlet yang tersendat ini bisa berpengaruh pada kelangsungan masa depan olahraga Kaltim. Dia tidak bisa membayangkan para atlet, pelatih, maupun official pindah ke daerah lain. Atau tidak mau lagi melanjutkan karier olahraganya karena bonus yang tidak sesuai dengan pengharapan.
“Kalau seperti itu kita ini mau jadi apa. Apa kita senang Kaltim ini tidak ada prestasi apa-apa dalam bidang keolahragaan. Kan itu kemunduran sekali. Sementara fasilitas olahraga bejibun,” ungkapnya.
Sebagai pengurus di salah satu organisasi olahraga, Rusman paham bagaimana sulitnya para atlet dalam menjalani kehidupan. Sementara prestasi mereka telah mengharumkan nama daerah. Bahkan ikut mendongkrak nama kepala daerah. Untuk itu Komisi IV akan menanyakan kepada pemprov terkait belum masuknya alokasi anggaran untuk kekurangan bonus tersebut.
“Banggar (Badan Anggaran) DPRD akan mempertanyakan. Karena konsepnya belum masuk. Kebetulan siang ini (kemarin, Red.) ada rapat Banggar. Saya dan tiga anggota Komisi IV lainnya termasuk dalam Banggar,” tambah Rusman.
Kata dia, ada kemungkinan pemprov alpa dalam pengalokasikan kekurangan bonus atlet ini. Maka sudah menjadi tugas DPRD untuk mengingatkan kewajiban yang mesti dipenuhi pemprov. Dia pun berharap ke bisa dilakukan evaluasi strategi pengembangan olahraga Kaltim ke depan. Sehingga permasalahan olahraga seperti kekurangan bonus atlet tidak terjadi lagi.
“Perlu dibedah semua itu. Termasuk KONI sendiri harus melakukan evaluasi-evaluasi terus-menerus supaya ada kesinambungan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan pencapaian ke depan. Supaya dinamika keolahragaan kita itu betul-betul on the track,” pungkasnya. (luk)
