Bappeda Masih Buat Kajian
SANGATTA – Krisis keuangan yang kembali menerpa, membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berpikir keras agar program pembangunan tidak ikut berdampak besar. Khususnya di wilayah pedalaman yang masih butuh banyak sentuhan pembangunan.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah, dengan mengkaji kemungkinan pemerintah desa bisa membiayai belanja aset desa menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD) ataukah dari sumber-sumber sah lainnya yang ada di desa. Kajian ini dilakukan agar kebutuhan belanja aset desa kedepan tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kutim, Sumarjana mengatakan sebenarnya untuk belanja kebutuhan dan aset desa tidak terlalu membebani APBD Kutim. Karena pada dasarnya juga akan dibiayai oleh APBD, baik secara langsung maupun melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang sebenarnya bersumber dari APBD. Namun kajian ini lebih ditujukan kepada belanja aset desa.
“Masih kami kaji kemungkinannya,” ucap Sumarjana.
Menurut dia, jika belanja pengadaan lahan untuk keperluan aset desa dibiayai melalui anggaran dana desa (ADD) ataukah dari anggaran sah lainnya yang bersumber desa sendiri, maka otomatis aset tersebut akan langsung menjadi aset desa. Namun jika belanja pengadaan aset tersebut dibiayai melalui APBD maka akan menjadi aset pemerintah kabupaten. Sehingga, desa belum bisa langsung memiliki.
“Sementara untuk dijadikan aset desa maka perlu proses kembali,” lanjutnya.
Sumarjana mengaku, hingga saat ini pihaknya belum memasukkan besaran nilai untuk kebutuhan belanja aset desa pada draf rancanangan APBD Kutim 2018. Akan tetapi, sudah ada usulan masuk dari beberapa desa terkait rencana pembelian lahan untuk kebutuhan sarana pusat pemerintahan desa. Desa yang kini dikepung perusahaan sebagai pihak ketiga tentu bisa bersinergi untuk bisa lebih meringankan beban belanja daerah pada APBD.
“Adanya sinergitas antara APBD, anggaran desa dan bantuan pihak ketiga, kami yakin proses pembangunan bisa bergerak lebih cepat. Karena APBD Kutim nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak,” tutur Sumarjana. (aj)
