SANGATTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku belum mencapai target kepesertaan. Padahal tahun ini seharusnya sudah memenuhi standar cakupan 70 persen sebaran kepesertaan BPJS di tiap daerah.
Namun faktanya, dari total penduduk Kutim sebesar 415 ribu jiwa, pihaknya baru mampu mencapai 56, 91 persen. Artinya, masih sekira 179 ribu warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan.
Untuk itu pihaknya akan mengebut penambahan kepesertaan. Sehingga target tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
“Per 1 Januari 2019, seluruh warga Indonesia di mana saja termasuk Kutim harus memiliki kepesertaan BPJS,” ujar Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Samarinda, Arbaya Ropika.
Besar harapan semua masyarakat dapat berhimpun dengan BPJS. Karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Semua lapisan wajib terlibat. Mulai balita hingga lansia.
“Ini untuk seluruh segmen. Karena menurut peraturan pemerintah, ini akan berkaitan dengan berbagai surat penting, seperti STNK, hingga paspor,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kutim, Bahrani Hasanal membenarkan jika semua rakyat Indonesia wajib terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2019 mendatang. Untuk mewujudkan hal itu, maka semua pihak wajib aktif untuk mensosialisasikannya.
“Khusus kepesertaan masyarakat tak mampu, diusulkan bantuan melalui dana desa atau program kegiatan gerbang desa madu untuk membantu memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan di Kutim,” katanya mengusulkan.
Jika disetujui hal tersebut, maka harus diseleksi secara ketat. Jangan sampai kalangan mampu menikmatinya. Tidak seperti Jamkesda yang sebelumnya. Meskipun kaya menikmati hak orang miskin.Hanya dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.
“Tapi kalau langsung dari desa dan RT yang menyeleksi maka akan lebih pas,” katanya.
Sementara itu, Sekda Irawansyah mengatakan mulai saat ini kartu kepesertaan menjadi satu rangkap dengan BPJS. Baik untuk pendaftaran ibadah haji, pendidikan, hingga pendaftaran berbagai hal di beragam instansi.
“Jadi pada saat manasik haji, akan dipertanyakan kepesertaan BPJS nantinya,” kata Irawansyah.
Dia juga menambahkan, dalam rangka untuk membantu masyarakat tidak mampu, Pemkab Kutim melalui anggaran kegiatan desa mengalokasikan Rp 2 miliar untuk sekira 4.000 masyarakat tidak mampu pada tahun ini.
“Kami sudah menganggarkan untuk masyarakat agar bisa tergabung dalam BPJS Kesehatan,” katanya. (dy)
