SANGATTA -Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di lingkungan Pemkab Kutim tampaknya akan mendapat kabar buruk.
Dilema keberadaan 9.542 TK2D di sejumlah instansi tak ada habisnya, bila tak segera berujung pemberhentian Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya numpang nama.
Dalam rapat koordinasi Pemkab Kutim kemarin (20/11), persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang paling sengit dibahas.
Pengurangan sekira 3.500 TK2D di lingkungan Pemkab Kutim tak akan menjadi sekedar wacana.
Isu tersebut terang dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim Zainuddin, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah.
Zainuddin mengatakan, dari sekira sembilan ribu TK2D yang tercatat di pemkab Kutim, sebagiannya disinyalir tak aktif dalam bertugas.
Tak sedikit isu yang beredar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahwa banyak TK2D yang jarang pergi ke kantor. Meakipun datang hanya sebatas numpang duduk.
“Tapi, laporan resminya belum sampai kepada pihak kami,” ujar dia, kemarin.
Maka dari itu, pihaknya atas persetujuan kepala daerah akan melakukan evaluasi berupa pantauan absensi di setiap OPD.
Tanda kehadiran para TK2D akan disetor ke BKD, sehingga menjadi pengetahuan terkait tingkat kehadiran.
“Absensi akan menjadi salah satu pegangan untuk menilai kinerja TK2D. Akan kami seleksi ketat untuk pemberhentian terhadap 3. 500 TK2D itu. Kami target sebelum Desember 2017 semua absensi sudah terkumpul,” kata lelaki yang karib disapa Zai tersebut.
Sementara itu, Sekda Kutim Irawansyah menegaskan, momen ini akan menjadi ajang evaluasi bagi kepegawaian. Jadi, tak hanya TK2D, sorotan juga bakal berlaku untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Diterangkannya, hasil laporan evaluasi nanti tak hanya disampaikan ke BKD, instansi lainnya yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim juga menjadi eksekutor untuk menilai dari sisi administrasi.
“Jadi, BPKAD akan menilai untuk keperluan TPP para pegawai. Agar anggaran yang disediakan pemerintah bisa efektif digunakan, tidak mubazir,” ujar mantan sekretaris DPRD Kutim tersebut.
Adapun perkara masa kerja TK2D, Irawansyah tidak pasti menjamin mereka semua.
“Sebab, bisa saja ada TK2D yang sudah lama bekerja di pemkab, tapi ternyata dia malas-malasan, dan jarang masuk. Makanya, yang dinilai ada banyak aspek, tidak hanya masa kerja saja, kerajinan dan kualitas kerja juga jadi penentu,” kata Irawan. (dy)
