Gara-Gara Penyaluran ADD Menggantung
SANGATTA – Ratusan perangkat desa se Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sejak tahun lalu belum menerima gaji tetap. Hal ini akibat belum jelasnya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Padahal, sebagian besar pengalokasian anggaran tersebut bersumber dari ADD.
“Kalau penghasilan tetap memang belum cair dari tahun lalu. Karena menunggu ADD cair. Sebab, sebagian besar anggarannya bersumber dari ADD. Untungnya tunjangan sudah dicairkan per triwulan. Sehingga sedikit meringankan beban Kades,” ucap Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Syaifuddin didampingi Kasi Kerjasama dan Pemberdayaan Yudieth.
Dia menerangkan, tahun lalu, Pemkab menetapkan ADD sebesar Rp 103 miliar. Namun yang dapat tersalurkan hanya 40 persennya pada tahap pertama. Itu pun hanya untuk program fisik yang sudah berjalan. Sementara, untuk kegiatan operasional yang di dalamnya berupa pembayaran gaji tetap Kades beserta perangkat desa belum teralokasikan. Rinciannya gaji tetap Kades berkisar Rp 1,5 sampai Rp 2 juta per bulan. Sedangkan Sekretaris Desa (Sekdes) menerima gaji 70 persen dari gaji Kades. Disusul perangkat desa lainnya Rp 50 persen dari gaji Kades.
“Nah setelah ada surat edaran bupati tahun lalu yang meminta menghentikan kegiatan yang bersumber dari ADD, sempat membuat para Kades kebingungan. Karena, banyak pembiayaan terkait operasional desa yang belum terbayar. Makanya, kemudian seluruh Kades mengajukan anggaran khusus untuk biaya operasional desa pada alokasi ADD tahap II. Masalahnya anggarannya tidak ada, sehingga dialihkan untuk dibayarkan tahun ini,” jelasnya.
Selain gaji, kata dia, anggaran kegiatan dari lembaga desa, seperti PKK, Posyandu, hingga PAUD juga belum teralokasikan. Sementara, kegiatan tersebut tidak mungkin dihentikan, karena bersifat pelayanan langsung bagi masyakat.
“Jika ada kunjungan PKK kabupaten di desa, otomatis PKK di desa pasti menyiapkan anggaran yang diambil dari ADD untuk melakukan kegiatan. Begitu juga dengan Posyandu dan PAUD, juga sumber dananya dari ADD. Nah, karena tahun lalu tidak cair, jadi dipakai dana talangan,” ucapnya.
Masalahnya, lanjut dia, ADD yang bakal dialokasikan Pemkab tahun ini juga masih belum ada angka pasti. Menyusul kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil. Kemungkinan berkisar antara Rp 300 hingga Rp 400 juta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi pernyataan terakhir pak Sekda dalam pertemuan dengan seluruh Kades, dana ADD untuk membayar kegiatan operasional desa, akan dibayarkan tahun ini. Tapi dengan catatan, semua akan diverifikasi dulu. Sekarang masih dalam proses,” tutupnya. (aj)
