SAMARINDA – Program dana desa dari pemerintah pusat disebut bisa mengembangkan potensi desa. Sehingga imbasnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di desa tersebut. Untuk itu, diharapkan dalam pengelolaannya jangan sampai terjadi “kebocoran” yang tidak diinginkan.
“Kalau memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kebocoran, kita bisa membangun dari desa ke kota,” kata anggota Komisi I DPRD Kaltim Jafar Haruna kepada Metro Samarinda.
Karenanya dia menekankan agar dana desa ini dapat dikelola secara profesional oleh kepala desa. Apalagi saat ini kepala desa mendapat pendampingan oleh tenaga-tenaga profesional dalam pengelolaannya. Menurut dia, program yang digelontorkan pemerintah ini merupakan program yang baik. Dampaknya bisa mencegah terjadinya urbanisasi.
“Supaya juga tidak terlalu urbanisasi, perpindahan masyarakat desa ke kota. Supaya kota juga tidak macet karena urbanisasi terus-menerus setiap tahun,” terangnya.
Jafar mengungkap, terjadinya urbanisasi tak lepas dari faktor penarik dari kota yang belum dimiliki desa. Karena banyak “gula” yang bisa didapatkan di kota, orang-orang desa lantas mengadu nasib dengan berpindah ke kota. Hal ini tidak akan terjadi apabila desa terbangun dengan baik.
“Kalau desa dibangun dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Kita semua ini orang desa, saya juga akan kembali ke desa,” tambah Jafar.
Syaratnya sekali lagi, yaitu pengelolaannya yang harus profesional. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran yang merugikan. Apalagi dia melihat melalui berita di media bahwa sudah mulai banyak kepala desa yang ditangkap karena terindikasi menggelapkan dana desa. Hal ini jangan sampai terjadi di Kaltim.
“Jangan sampai itu terjadi di desa-desa di Kaltim. Pengelolaannya harus profesional dan tepat sasaran,” urainya.
Dalam hal ini, Jafar menyebut pembangunan infrastruktur di desa harus menjadi yang utama. Kata dia, dengan infrastruktur yang memadai, akan memudahkan akses transportasi di desa tersebut. Termasuk dalam hal distribusi potensi-potensi desa ke kota. Pasalnya selama ini sulitnya akses menjadi kendala dalam mengembangkan potensi di desa terutama di daerah terisolir.
“Terutama infrastruktur di pedesaan harus menjadi perhatian. Karena nantinya banyak kendaraan yang bisa menerobos ke desa-desa itu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (luk)
