SANGATTA – Ancaman penghentian palayanan desa yang dilayangkan Apdesi batal. Pasalnya, Pemkab Kutim akan mengabulkan sebagain tuntutan tersebut. Yakni gaji serta tunjangan desa.
Dikatakan Assisten II Pemkab Kutim Yulianti, dari total Rp46 miliar untuk pembayaran gaji, tunjangan dan ADD, Rp28 miliar sudah berada di tangan.
Dana tersebut sudah masuk ke kas daerah Senin (8/1) kemarin. Anggaran sebesar Rp28 miliar ini hanya dikhususkan untuk membayar gaji dan tunjangan desa.
“Dananya alhamdulillah sudah ada. Baru masuk kemarin. Ini untuk membayar gaji dan tunjangan. Cukup untuk membayar tunggakan di triwulan 3 dan 4,” ujar Yulianti.
Sedangkan pencairannya ke rekening desa, akan ditransfer secepatnya. Kemungkinan tadi malam, (9/1) dan paling lambat (10/1) hari ini.
“Kami akan segerakan untuk bayar. BPKAD sudah mulai memperoses membayar,” kata Mantan Kadispenda itu.
Sedangkan sisanya yakni untuk pencairan ADD, kemungkinan Februari dan atau paling lambat Maret 2018. Sedangkan januari ini dipastikan tidak ada.
“Kalau ada hari ini masuk ya kami bayar. Kalau ada masuk kemungkinan Februari atau Maret. Intinya kalau ada, maka secepatnya juga kami bayar,” kata wanita yang sempat mencalonkan Sekda tersebut.
Dirinya juga membantah jika pemerintah hanya diam melihat situasi saat ini. Kondisi ini murni bermuara dari pusat, bukan daerah. Bukan mengada ada. Karena dampaknya tidak hanya dirasakan desa, akan tetapi sampai ke kabupaten.
“Kalau ada pasti kami akan selesaikan. Kenapa belum dibayar, karena memang dana tidak ada. Pihak pemerintah tidak diam. Kami akan berikan yang terbaik dari desa sampai kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Musyaffa sedikit memberikan penjabaran jika Kutim berulang kali diterpa defisit.
Defisit ini bukan kehendak daerah, akan tetapi besar peran serta pusat. Pusat merupakan penyumbang sebab terbesar terjadinya keterlambatan ini.
“Kami akan menghadap lagi ke pusat. Ini bukan keinginan kami. Karena memang kita semua berharap pada pusat. Tetapi syukur Januari-Juni sudah bisa cair. Tinggal Juli-Desember mengikuti keuangan negara,” kata Musyaffa. (dy)
