SANGATTA – Wacana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebanyak 2,5% untuk zakat mendapat penolakan di Kutim. Sebagian besar menolak rencana tersebut.
Kepala Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Zainuddin mengakui pemerintah tentang pemotongan gaji itu belum diterapkan. Karena sejauh ini belum ada keputusan resmi.
“Tidak ada, di Kutim belum ada info seperti itu. Tunggu SK-nya dahulu. Kalau sudah ada baru bisa saja berlakukan aturannya,” jelasnya, Kamis (8/2) kemarin.
Dirinya mengakui kurang sepakat atas aturan seperti itu. Menurutnya jika aturan tersebut diterapkan banyak pegawai yang mengeluh. “Jika gaji dipotong lagi kasihan pegawai. Mau makan apa kalau gaji dikurangi lagi,” ujarnya.
Sementara itu salah seorang PNS, di lingkungan Pemkab Kutim Devi mengeluhkan jika gajinya harus dipotong secara langsung untuk zakat. Menurutnya zakat merupakan privasi. Tidak berkaitan dengan pekerjaannya.
“Janganlah dipotong lagi. Kalau zakat kan urusan saya dan agama saya. Perihal gaji itukan bayaran dari jasa pekerjaan saya. Biar saja saya urus sendiri,” ujarnya.
Seorang pekerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), Alfin berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Karena baginya jika gajinya harus dipotong maka pendapatannya akan berkurang.
“Semoga pemerintah bisa menimbang lagi. Gaji saya tak seberapa. Mana kalau dipotong lagi rugi saya. Bensin saja masih sering kurang. Apalagi harus ada pemotongan. Bisa tidak bekerja saya,” ujarnya.
Ia berharap aturan tersebut tidak akan direalisasikan di Kutim. Baginya kebijakan tersebut tidak sesuai.
“Bukan menolak untuk ibadah. Tapi gaji saya saja dibayar terkadang tiga bulan sekali. Kalau dipotong per tiga bulanpun berat sekali rasanya. Semoga saja aturan itu tidak jadi terlaksana,” tutupnya. (*/la)
