SAMARINDA – Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Irham Waroihan mengingatkan para prajurit TNI di Kaltim untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Baik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU).
“Tugas TNI adalah menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 berjalan lancar, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional,” kata Irham dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Dandim 0906/Tenggarong serta Dandim 0910/Malinau di Makorem 091/ASN, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (15/2) kemarin.
Kata dia, walaupun TNI tidak memiliki hak pilih, namun masih harus menyiapkan diri untuk membantu keamanan. Agar pilkada serentak bisa berjalan lancar, aman, damai, dan stabilitas nasional tetap terjaga. Irham menjelaskan, ada 171 daerah yang menggelar pilkada serentak 2018.
Ke-171 daerah tersebut terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 Kabupaten. Selain pilgub di Kaltim dan pilbup di PPU, juga akan digelar Pemilihan Wali Kota (Pilwali) di Tarakan yang kini masuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI. Hal ini sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Adapun dalam setijab kemarin, jabatan Dandim 0906/Tenggarong yang sebelumnya dipegang Letkol Inf Jansen P Nainggolan kini diamanahkan kepada Letkol Czi Bayu Kurniawan. Lantas jabatan Dandim 0910/Malinau Letkol Inf Yudha Sandi Purwana kini beralih estafet kepada Letkol Kav Yudi Suryatin.
Dalam amanatnya Irham menyebut, kondisi dan situasi wilayah Kodim 0906/Tenggarong dan Kodim 0910/Malinau relatif kondusif dan aman hingga saat ini. Menurut hal tersebut merupakan cermin dari kerja sama semua instansi terkait yang telah berjalan dengan baik.
Akan tetapi ada beberapa permasalahan yang perlu dijadikan atensi di antaranya masalah narkoba. “Bila ada anggota yang terlibat masalah tersebut, saya ingatkan kembali tidak ada ampun. Saya proses hukum dan pemecatan tidak secara hormat,” tegas Irham. (luk)
PRAJURIT TNI DILARANG…
- Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.
- Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.
- Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.
- Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
- Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
- Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.
- Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.
- Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
- Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.
- Tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
Sumber: http://kodiklat-tni.mil.id
