SAMARINDA – Majunya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kaltim menggantikan mendiang Nusyirwan Ismail, mendampingi Andi Sofyan Hasdam sebagai calon gubernur, dipertanyakan Gubernur Awang Faroek Ishak. Gubernur menyebut, sampai kemarin dirinya belum mendapatkan surat pemberitahuan majunya orang nomor satu di Kota Minyak itu.
Gubernur mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan (UU), setiap pejabat negara apakah itu gubernur, wali kota, atau bupati yang maju di Pilkada, wajib mengajukan surat berhenti dari jabatan. Terutama saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
“Sampai hari ini (kemarin, Red.), saya belum menerima pernyataan berhenti dari pak Rizal sebagai wali kota. Dengan dasar pertimbangan itulah saya membuat surat ke Kemendagri sebagai kepanjangan tangan presiden, bahwa Wali Kota Balikpapan akan ikut Pilkada,” katanya, Kamis (8/3) kemarin.
“Dari surat itu, Mendagri menyetujuinya dengan membuat surat kepada saya untuk pengunduran diri wali kota. Dengan dasar itulah, saya memiliki dasar untuk memberikan izin cuti. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung izin cuti diberikan. Harus ada dasarnya,” sambungnya.
Menurutnya, jika semua prosedur di atas telah dilakukan, maka saat pendaftaran di KPU, cukup menyerahkan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri. Seperti yang dilakukan Rusmadi sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim. Maupun Syaharie Jaang sebagai Wali Kota Samarinda.
“Rusmadi dan Jaang juga begitu. Begitu mau ditetapkan, harus ada keputusan dari presiden. Biasanya keputusan presiden memang agak lambat. Tapi minimal ada keputusan dari menteri untuk menyatakan menyetujui pengunduran diri wali kota,” katanya.
Kepada awak media, Gubernur juga menepis isu yang berkembang, bahwa penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) yang akan menggantikan Wali Kota Balikpapan, dapat langsung diisi oleh wakil wali kota, dalam hal ini Rahmat Mas’ud. Ia mengaku, bahwa yang demikian tidak benar dan tidak bisa dilakukan.
Kata dia, mekanisme pergantian tetap dilakukan atas dasar persetujuan Gubernur. “Saya diperintahkan menunjuk pejabat (sementara) wali kota. Tidak benar otomatis wakil langsung naik, seperti yang banyak diulas di media. Itu kewenangan gubernur, untuk menunjuknya. Yang mengangkat wali kota dan wakil wali kota, presiden. Bukan DPRD dan gubernur. Jadi saya hanya melurukan dan mengingatkan saja, jangan sampai salah langkah. Nanti yang disalahkan saya,” tuturnya.
Ia menegaskan, baik KPU dan Rizal, belum ada satupun yang melakukan komunikasi dengannya. Apalagi memberitahukan dalam bentuk surat resmi. Karenanya, dia menilai, pencalonan Rizal sebagai cawagub baru berdasarkan versi wartawan atau pemberitaan.
“Baik KPU ataupun pak Rizal tidak pernah komunikasi. Apalagi surat. (Kalau ada) surat baru saya terima pagi tadi. Tapi saya katakan kaji dulu. Karena kemarin waktu minta izin pak Jaang, kayak itu juga. Ada pernyataan berhenti dari Jaang pada waktu mau mendaftar. Lalu saya tanya lagi Depdagri, jabatan wakil walikota perlu diisi nggak, tapi katanya cukup satu saja,” ujarnya.
“Makanya, saya tunjuk pak Zairin Zein sebagai Pjs Wali Kota Samarinda. Begitupun (seharusnya) Wali Kota Balikpapan. Begitu dia (Rizal, Red.) mengundurkan diri, saya akan menunjuk pejabat dari provinsi untuk jadi pejabat wali kota,” tandasnya. (drh)
