SAMARINDA – Bupati Kabupaten Berau Muharram secara resmi dilaporkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanjung Redeb ke Polres Berau, Sabtu (4/6) lalu. Laporan disampaikan karena bupati tersebut diduga telah mengampanyekan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Dari surat laporan polisi yang diterima Metro Samarinda, tercatat pelapor dalam kasus tersebut Ketua Panwascam Tanjung Redeb, Dani Apriat Maja. Laporan juga disertai dengan tiga saksi yang meliputi Setyawati, Ajad Sudrajat, dan Muhammad Abdul Basyir.
Adapun materi laporannya yakni Muharram memberikan sambutan di acara kampanye paslon nomor urut 3 pada tanggal 23 Mei lalu di Jalan Albina, Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Berau, Nadirah mengaku, kejadian tersebut terungkap ketika Muharram menghadiri kampanye di kediaman pribadinya.
Dalam kesempatan itu, bupati diundang untuk menyampaikan sambutan. “Kejadiannya di rumah kediaman pribadi bupati. Beliau hadir sebagai tuan rumah dan pada saat beliau memberikan sambutan, memang ada kata mengajak untuk memilih salah satu paslon,” ungkapnya, Senin (11/6) kemarin.
Nadirah mengaku, sebelum dilaporkan pada kepolisian, pihaknya telah mendapatkan keterangan dan mengkaji bukti bahwa bupati mengajak pemilih memilih paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
“Kami tidak langsung melaporkannya. Dikaji dan dibahas dulu di internal. Sedangkan bukti-bukti yang menjadi dasar pelaporan sudah kami sertakan dalam laporan di kepolisian,” ujar Nadirah.
Salah satu bukti dugaan pelanggaran tersebut yakni video yang membuktikan bahwa Muharram mendukung dan mengajak pemilih untuk memilih Isran-Hadi. Dia menyatakan, ajakan tersebut tergolong telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Tidak hanya video yang kami jadikan bukti. Ada juga foto dan temuan langsung. Petugas kami di kecamatan yang langsung melaporkan pada kami,” sebut Nadirah.
Pasalnya, setiap kali kampanye paslon, panwascam selalu melakukan pengawasan. Setelah selesai kampanye, pengawas di kecamatan langsung menyerahkan laporan pada Panwaslu Berau. “Karena setiap kali paslon melakukan kampanye, kami selalu melakukan pengawasan. Jadi panwascam kami memiliki form pengawasan. Kemudian form itu diserahkan pada kami di kabupaten,” ungkapnya.
Saat ini, kasus tersebut sedang berada dalam penanganan penyidik Polres Berau. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan panggilan untuk memberikan keterangan.
“Kami sudah serahkan di kepolisian. Semua proses penyidikan menjadi peran kepolisian. Karena di internal, kami sudah menjalankan sesuai prosedur. Mungkin saksi-saksi sudah dipanggil. Tapi kalau nanti dibutuhkan, kami bersedia dipanggil,” ucapnya. (*/um)
