SAMARINDA – Sebagian masyarakat Kaltim sedang dihebohkan dengan dugaan penggunaan bus milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk memobilisasi massa dalam kampanye pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 yang melibatkan penggunaan aset negara tersebut dilaksanakan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kukar, pada Sabtu (9/6) lalu. Diduga, bus yang digunakan untuk mengantar para peserta kampanye paslon nomor urut 3 merupakan kepunyaan Pemkab Kukar.
Meski begitu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kukar, Muhammad Rahman mengaku belum mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan aset negara tersebut. “Tetapi yang pasti penggunaan aset negara untuk kampanye pilgub itu tidak dibenarkan. Kami akan menelusuri kejadian itu,” ucap Rahman.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Hari Dermanto mengatakan, penggunaan aset negara untuk kepentingan kampanye paslon tertentu di Pilgub Kaltim 2018 telah melanggar undang-undang yang berlaku. Tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Kalau memang benar bus yang digunakan untuk kampanye merupakan fasilitas negara, maka itu sudah masuk dalam ranah penyalahgunaan aset negara,” sebut Hari.
Hal senada ditegaskan pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah. Pria yang karib disapa Castro itu menuturkan, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye telah melanggar pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 10/2016.
“Sedangkan sanksinya dapat dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 187 ayat 3. Denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 1 juta. Kemudian pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan,” ujarnya.
Namun dalam penafsirannya, penerapan pasal tersebut hanya disebutkan untuk pemilihan bupati dan wali kota. Sedangkan pilgub tidak diterangkan secara gamblang. Dia berpendapat, pengkhususan pada pemilihan bupati dan wali kota karena sebelum perubahan undang-undang tersebut, pilgub dilaksanakan lewat mekanisme penunjukan.
“Sepertinya pembentuk undang-undang tidak memikirkan ini. Kenapa hanya mengatur pidana kampanye bupati/wali kota. Kemungkinan dikarenakan sebelum Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang, Red.) dikeluarkan, undang-undang yang lama untuk jabatan gubernur tidak melalui pemilihan, tapi penunjukan,” tambah dia.
Meski demikian, Castro berpendapat, Panwaslu Kukar perlu menelusuri penggunaan aset negara tersebut. “Proses pembuktian tetap harus dilakukan demi penyelenggaraan pilkada yang adil,” imbuhnya.
Salah satu langkah yang patut diambil Panwaslu Kukar yakni memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar, Edy Damansyah. Pasalnya, sebagai penanggung jawab di daerah, Edy memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap penggunaan aset daerah.
“Jika nanti terbukti ASN yang menggunakan untuk kepentingan kampanye, bisa saja sanksi direkomendasikan ke Komisi ASN. Namun apabila bupati, berarti sanksi diberikan oleh gubernur,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Isran-Hadi, Sofyan Alex mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, hingga kini pihaknya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk melaksanakan kampanye.
“Sejauh ini kami tidak pernah melakukan pelanggaran. Apabila ada indikasi seperti yang dikabarkan, kami persilakan Bawaslu bekerja sesuai tugasnya,” tukas dia. (*/um)
