BONTANG – Pada 2019 mendatang, sebanyak 104 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) daerah pesisir Bontang akan direhab. Program rehab RTLH tersebut mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan nilai anggaran masing-masing rumah sebesar Rp 15 juta.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang, Abdu Safa Muha melalui Pejabat Fungsional yang juga Pekerja Sosial, Suratmi mengatakan program bantuan rehab dari Kemensos bukan hanya untuk RTLH, tetapi ada untuk ekonomi produktif dan sarana lingkungan. “Di Kaltim, Alhamdulillah Bontang yang mendapat alokasi anggaran untuk program rehab RTLH, ekonomi produktif, dan sarana lingkungan (sarling),” jelas Suratmi saat ditemui belum lama ini.
Memang pelaksanaannya akan dilakukan pada 2019 untuk fisiknya. Namun, prosesnya sudah dimulai tahun ini. Mulai dari pendataan hingga survei telah dilakukan oleh perwakilan Kemensos di Provinsi Kaltim.
Dirincikan Suratmi, jumlah RTLH yang sudah terindentifikasi yakni sebanyak 104 rumah. Terdiri dari 22 RTLH di wilayah Lok Tunggul, Salantuko, dan Teluk Kadere yang masuk Keluarahan Bontang Lestari. Di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 63 rumah, dan wilayah Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 19 rumah. “Yang sudah selesai survei itu baru Bontang Lestari dan Tanjung Laut Indah. Kalau Berbas Pantai, data sudah sampai tetapi belum di survei,” ungkapnya.
Suratmi mengharapkan, ada tambahan kuota, mengingat pihak provinsi menyampaikan untuk mengajukan sebanyak-banyaknya. Sementara untuk usaha ekonomi produktif terdapat 4 kelompok di wilayah Pulau Gusung. Setiap kelompok terdapat sebanyak 5 orang. “Pulau Gusung sebelumnya telah mendapat bantuan rehab rumah, sehingga tahun depan diusulkan dapat bantuan ekonomi produktif,” terang dia.
Sedangkan untuk sarana lingkungan, Suratmi mengatakan diusulkan di wilayah RT 14 dan RT 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah untuk pembuatan jembatan. Terkait anggaran, untuk sarling diberikan bantuan senilai Rp 50 juta, rehab RTLH sebesar Rp 15 juta per-rumah yang dikelompokkan 10 rumah, dan untuk kelompok ekonomi produktif biasanya mendapat Rp 20 an juta. “Ini untuk pelaksanaan tahun depan, biasanya nanti ada bimtek dan sosialisasi dari tim kementerian dan dilanjutkan pelaksanaan,” pungkasnya.(mga/adv)
