BONTANG – Pertambahan jumlah penduduk menjadi ancaman terhadap kemungkinan terjadinya ledakan penduduk. Oleh sebab itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mendukung Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Kota Bontang.
Kegiatan garapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) tersebut merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama mitranya dengan Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB.
“Isu pertambahan jumlah penduduk menjadi ancaman. Untuk itu salah satu upaya yan telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah ialah pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk, melalui program KKBBPK,” ucap Neni.
Melalui tema KKBPK tahun 2018 “Wujudkan Bontang Jago Perkuat 4 Pilar KKBPK yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB”. Guna mempercepat terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
Tentunya, lanjut Neni, tema tersebut memberi pesan bahwa keberhasilan program KKBPK tidak terlepas dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan memperkuat 4 pilar melalui pendewasaan perkawinan dengan menikah umur ideal maka wanita akan memiliki kematangan dalam banyak hal.
“Untuk wanita subur pada usia 21 tahun dan pria 25 tahun. Salah satu program yang sudah diluncurkan ialah Generasi Berencana (Genre). Diaktualisasikan melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja). Saya berharap Diskes-KB membantu menyiapkan kehidupan bagi remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga,” harap dia.
Sementara pada pilar kedua, terkait pengendalian kelahiran. Hendaknya difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan, mendorong pasangan usia subur (PUS) memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Memberikan prioritas kepada penggarapan KB di daerah pesisir.
Melalui pilar ketahanan keluarga untuk meningkatkan kapasitas penduduk untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri. Dapat dimulai dengan membina masing-maisng komponen keluarga mulai dari balita, remaja, maupun lansia yang lebih dikenal dengan istilah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
Pada pilar terakhir, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memiliki strategi kerja sama dan dukungan pemberdayaan guna peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKSA).
“Penekanan ledakan penduduk dapat dimulai dari Kampung KB. Sebab bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN tetapi tanggung jawab semua instansi terkait. Dalam membangun dan mewujudkan keluarga yang sejahtera,” tutur Neni. (ra)
